PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KEMITRAAN PERHUTANI DI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI ( Studi Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kemitraan Kehutanan)

Abstract

Penduduk terus tumbuh dan berkembang yang dibarengi dengan tumbuhnya berbagai sarana dan fasilitas, baik itu sebagai media tempat tinggal maupun fasilitas bekerja serta berbagai sarana prasarana. Hal tersebut berdampat pada terus berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hutan. Akibat selanjutnya adalah seringnya terjadi konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pihak perhutanan, khususnya kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program kemitraan kehutanaan dengan masyarakat sekitar hutan. Permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri serta apa yang menjadi kendalanya. Adapun Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik penentuan informan dengan teknik purposive serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul dilakukan validasi data dengan teknik triangulasi. Setelah data diuji dengan validasi data maka dilakukan teknik analisis dengan teknik analisis interaktif.Menjawab permasalahan pertama dan fokus dari permasalahan pertama tersebut maka dilakukan kerjasama dengan Perhutani dalam bentuk PHBM dan LMDH “Lancar Jaya”. Akibat dari kerjasama tersebut petani memiliki lahan pertanian, pembagian lahan dilakukan secara random, tanaman pertanian meliputi nanas,cabai, jagung, dan kacang panjang (tanaman sayuran). Pemasaran dibantu oleh LMDH “Lancar Jaya”, dalam pengelolaaan lahan tidak diperbolehkan menggunakan insektisida. Dengan demikian terjadi peningkatan penghasilan dan atau kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kemudian dapat meminimalisir kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Kendala yang dirasakan dalam melaksanakan program kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, antara lain Kendala internal meliputi kurangnya motivasi, dan saratnya pembatsan dalam pengelolaan lahan. Akibatnya hasil panen kurang optimal, mengingat tidak diperbolehkannya penggunaan insektisida serta tiadanya penyuluhan pertanian. Kendala Eksternal antara lain pengaruh iklim/cuaca dan wabah penyakit tanaman.Kata Kunci : Peningkatan Kesejahteraan, kemitraan

Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang

“…Kegiatan bercocok tanam menjadi mata pencaharian warga yang dimana terdapat warga yang berperan sebagai pemilik lahan serta pengarap lahan. (Pramono et al, 2019) Pengarap lahan biasanya mengelola lahan milik orang lain, yangsalah satunya merupakan lahan pertanian jagung.…”

Pengembangan Potensi Bank Sampah Di Desa Tanjungrejo Nguter Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah

“…Bimbingan teknis tersebut juga dapat dengan edukasi kepada pemangku daerah setempat yang diharapkan diteruskan kepada masyarakat sebagai pelaksana dari kegiatan pengelolaan sampah. (Pramono, Bramantyo, Setiono, & Suwadji, 2019) Pengelolaan lingkungan hidup diperlukan sebuah fasilitasi dan implementasi berbasis masyarakat sebagai sebuah teknik dan strategi pemberdayaan dan peningkatan akses masyarakat ke sumber daya lingkungan hidup yang penting, utamanya tanah, infrastruktur, dan pelayanan. Mengelola sampah berbasis masyarakat merupakan hal yang sangat penting disebabkan kegiatan tersebut dilakukan oleh segenap anggota komunitas itu sendiri.…”

“…Dimana mereka dapat mengambil keputusan terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Hal ini menjadi lebih tepat guna jika disesuaikan dengan keperluan lokal serta mengutamakan prioritas dan kapasitas (Husamah & Hudha, 2018;Pramono et al, 2019) Bank Sampah merupakan bentuk pengelolaan sampah, Bank Sampah juga menjadi salah satu alternatif yang efektif untuk mengurangi limbah sampah rumah tangga. Pandangan masyarakat terhadap pengelolaan sampah akhir-akhir ini meningkat secara bertahap hingga mencapai titik baik.…”

Idiosinkretivity of Adatrecht on the Format Democracy in Indonesia

“…customary institutions under the Bary Order regime: which built 'social capital', and its relationship with the gelao side of local empowerment and globalization. According to him, Balinese people increasingly recognize adat as a form of "capital" (capital), an asset that contributes to social, economic, welfare, aesthetic satisfaction and most importantly spiritual protection (Pramono et al, 2019). Even in Bali, indigenous communities play a more active role than the local government as they have done, namely sweeping street vendors in 1999, which is then considered capable of preventing inter-ethnic conflict during the tense situation after the 2002 bombings.…”