Perkembangan Hukum Merek di Indonesia

Rafianti, Laina

doi:10.25041/fiatjustisia.v7no1.364

Cited by 3 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Trademark is a part of intellectual property right that is the rights granted to owners over intangible objects, in the form of names or logos to differentiate one good or service from another (Rafianti, 2015).…”

Section: Mark As a Distinguishing Element (The Origin Of The Trademark)mentioning

confidence: 99%

The Legal Politic of Regulation for Trademark Registration Systems in Indonesia

Darwance

Sudarto

2021

BRP

View full text Add to dashboard Cite

The development of brand functions which was originally only as a distinguishing element to be more of a reputation, to be the brand that is usually represented by the image, logos, etc., resulting in a brand being one of the triggers for a dispute. Therefore, a number of regulations that provide protection for marks have been issued in Indonesia started with the Trademark Law of 1885 published by the Dutch Colonial Government until Law Number 20 of 2016 concerning Current Marks and Geographical Indications. But, trademark disputes still occur. This juridical normative research with a legal approach aims to know and analyze the legal politics of trademark registration regulations in Indonesia. The result is that there are weaknesses in the existing regulations regarding trademark registration, both substantial and procedural. Therefore, they need to be clearer and more concrete regulations in regulating trademark registration in Indonesia so that trademark disputes can be minimized.

show abstract

Section: Mark As a Distinguishing Element (The Origin Of The Trademark)mentioning

confidence: 99%

The Legal Politic of Regulation for Trademark Registration Systems in Indonesia

Darwance

Sudarto

2021

BRP

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Merek memiliki beberapa fungsi, bagi produsen merek berfungsi sebagai reputasi atas produk yang telah dihasilkannya. (Rafianti, 2013:1) Dalam dunia pemasaran merek sangat penting karena masyarakat seringkali mengaitkan kualitas/reputasi antar merek yang ada di pasaran. (Lindsey et.al., 2011:131) Serta merek saat ini juga telah berkembang menjadi sarana periklanan yang juga memiliki nilai ekonomis yang dilindungi oleh hukum.…”

unclassified

Aspek Hukum Penjualan Produk Co-branding pada Loka Pasar (E-commerce) tanpa seizin Pemegang Hak Merek berdasarkan Legislasi di Indonesia

Budhijanto

Rafianti

2022

jrh

View full text Add to dashboard Cite

Hak atas merek merupakan hak yang bersifat monopoli, yang hanya dapat digunakan oleh pemilik merek untuk menggunakan mereknya secara penuh tanpa adanya pihak lain tanpa seizinnya untuk menggunakan merek tersebut. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam penggunaan e-commerce sebagai sarana transaksi mengakibatkan hak atas merek yang bersifat monopoli dilanggar haknya. Merek terkenal yang telah memiliki citranya masing-masing seringkali mengadakan kolaborasi dengan merek terkenal lainnya untuk menghasilkan produk yang bersifat edisi terbatas, membuat produk tersebut tinggi peminat. Sayangnya kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menjual produk kolaborasi antar merek terkenal serupa pada e-commerce dengan cara melanggar hak yang dimiliki oleh kedua merek terkenal. Dalam penulisan ini akan akan dikaji mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual produk co-branding dengan mengatasnamakan kedua merek terkenal. Selain itu dalam penulisan ini akan dikaji juga mengenai tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh kedua merek terkenal, sebagai pihak yang dilanggar haknya. Terhadap permasalahan yang diangkat serta jawaban atas rumusan permasalahan yang diangkat ditujukan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk co-branding tanpa seizin pemegang hak merek serta ditujukan untuk menentukan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh kedua merek terkenal atas hak mereknya yang dilanggar. Penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, dalam hal menjawab permasalahan serupa. Dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat, akan dikaji dengan metode penelitian yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari penelitian ini didapati bahwa perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hak merek kedua merek terkenal merupakan tindakan passing off serta terhadap merek yang dilanggar haknya memiliki hak untuk melindungi mereknya baik mengajukan gugatan secara perdata, pidana, adminsitrasi maupun dilakukan secara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

show abstract