Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo

Abstract

Pemerintah Daerah Kota Palopo memiliki wewenang dalam berinisiatif, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya serta mengatur arah pembangunan daerah untuk menyejahterahkan masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud dengan pemenuhan pengembangan inovasi melalui penguatan peran badan penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang peran Balitbangda terkait kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan penelitian, pengembangan, serta pengembangan inovasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif-empiris dengan sumber data melalui studi kepustakaan dan diskusi kelompok terpumpung. Metode pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan pemberian ruang untuk interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara stakeholder dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat lebih optimal dengan hadirnya peraturan daerah tentang kegiatan penelitian dan pengembangan yang memperkuat Balitbangda.

Analysis of regional innovation mapping in order to encourage strategic public policies in North Kalimantan Province

“…Study Syamsuddin & Fuady (2020) regarding efforts to strengthen the Regional Research and Development and Innovation Agency can be done by providing space for interaction and collaboration of innovation actors, accelerating coordination and intermediation between stakeholders in utilizing research and development results to be more optimal with the existence of regional regulations regarding research and development activities that strengthen Balitbang.…”

Peningkatan Kualitas Layanan Publik Dengan Inovasi Peta

“…Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Simandjuntak, 2015;Syamsuddin & Fuady, 2020). Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Maryam, 2016;Rukayat, 2017;Wati, 2019).…”

“…Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain (Hutagalung & Hermawan, 2018). Rogers menjelaskan inovasi adalah "sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya" (Suwarno & Yogi, 2008;Lestari, 2014;Nashucha, 2018;Wahyudi et al, 2020). Di Era globalisasi saat ini semua aspek kehidupan termasuk aspek kehidupan ikut terpengaruh.…”

Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan

“…Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat; dan (c). Peningkatan Daya Saing Daerah (Syamsuddin & Fuady, 2020).…”