Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek

Abstract

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha milik perorangan atau badan usaha dimana dalam usahanya pelaku usaha memproduksi suatu produk sendiri. Produk tersebut perlu mendapat perlindungan hukum. Namun, perlindungan produk yang beredar, khusunya mengenai merek masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah produk UMKM yang mereknya terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tergolong masih rendah. Padahal merek adalah kekayaan immateriil atau aset ekonomi bagi pelaku usaha. Selain itu, merek yang tidak didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga rentan akan penyalahgunaan oleh pihak lain yang akan berakibat pada kerugian pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu merek perlu didaftarkan di DJKI supaya mendapat perlindungan hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum perlindungan produk UMKM di Kabupaten Kebumen melalui pendaftaran merek. Harapan dengan adanya penyuluhan ini, pelaku UMKM dapat mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga memiliki perlindungan hukum. Penyuluhan pendaftaran merek ini dilaksanakan pada September 2020. Hasil pengabdian menyimpulkan bahwa: pertama Pelaku UMKM di wilayah kecamatan Buluspesantren, kabupaten Kebumen belum memliki pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran Merek. Kedua, Program Pengabdian Masyarakat (PPM) yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi / penyuluhan yang berjudul Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Hukum Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM di wilayah kecamatan Buluspesantren tentang adanya ketentuan hukum dalam perlindungan produk UMKM melalui pendaftaran merek.

Peningkatan Nilai Ekonomi PDRB Kota Batam Melalui Pengembangan pada UMKM Cincai Cafe Batam

“…Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mengembangkan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tujuan mendorong nilai pertumbuhan PDRB Kota Batam (Lamazi, 2020). Setiap produk dari suatu UMKM, baik itu berupa barang ataupun jasa memiliki mereknya tersendiri yang membedakan dengan produk sejenis lainnya yang ada pada pasaran (Indrawati & Setiawan, 2020).…”

Implementation of Legal Protection of Brand Rights for Micro, Small, and Medium Enterprises (Msmes) According to Law Number 20 Year 2016 Concerning Marks and Geographic Indications

“…Meanwhile, Indrawati & Setiawan [21] argued that legal protection is to provide protection for human rights (HAM) harmed by others and that protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. Because the nature and purpose of law, it aims to provide protection to the citizen, which must be realized in the form of legal certainty.…”

“…With brand recognition given to MSME business actors, large industries or business actors who have good intentions, cannot automatically take intellectual property belonging to MSME business actors because the ownership of registered marks is recognized and protected by the government. If there is a dispute that arises from a trademark ownership dispute, the government will only refer to the trademark certificate as proof of ownership of the right to the mark, unless there is a cancellation of the right to the mark based on a trademark lawsuit made by one of the parties in the Commercial Court [21].…”

Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic

“…Indonesia: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, UII Yogyakarta. 17 Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020).…”