The existence or presence of micro, small and medium enterprises (“UMKM”) has an economic, social, and political impact. Goods or services produced from UMKM activities have economic value and are cheap. UMKM has advantages, one of which is having a strategic role in dealing with the ups and downs of the economy in Indonesia. Licensing is needed to guarantee the business activities of UMKM actors. Licensing is very important for UMKM players considering the increasingly global business competition and currently entering the process of economic liberalization. It is clear in Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises, that in order to increase national economic growth, empowerment and licensing of UMKM is needed. The method used in this paper is normative juridical. The legal issue that will be examined in this paper is regarding the licensing of UMKM that provide legal protection and create a welfare state. UMKM licensing as a form of legal protection has an important value and has an impact, namely the business becomes legal, is provided with legal assistance, is used for capital applications with the aim of improving the quality and quantity of products and being able to compete with products from within and outside the country, access to business assistance from the government, and empowerment or supervision from the government so as to create a welfare state.

Koperasi yang sudah ada sejak lama, keberadaanya tidak pernah padam. Hal pendorong yang menjadi penyebab utama tetap eksis nya koperasi di Indonesia ialah dasar dari koperasi itu sendiri yaitu kekeluargaan. Sebagai badan usaha, koperasi bertujuan agar tercapainya keadilan dan kemakmuran di masyarakat dengan dasar Pancasila dan amanat konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, koperasi dijadikan tonggak pada perekonomian di Indonesia. Pandangan tersebut didukung oleh pemerintah pada Orde Lama hingga Orde Reformasi. Dibandingkan badan usaha lainnya, koperasi dianggap sebagai badan usaha yang sangat sesuai dengan ekonomi rakyat. Koperasi juga dianggap sebagai wadah dari perekonomian masyarakat, artinya para masyarakat yang memiliki usaha dapat bergabumg dengan koperasi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Tidak hanya koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (“UMKM”) serupa dengan koperasi. UMKM dapat meningkatkan perekonomian nasional, melihat kejadian pada tahun 1998, krisis ekonomi melanda Indonesia. UMKM dianggap dapat menopang perekonomian Indonesia, pemerintah berharap agar UMKM menjadi bagian dari koperasi, pemerintah jadi lebih mudah menjangkau dan melakukan pengawasan terhadap masyarakat khususnya di pedesaan. Dianggap sebagai penunjang ekonomi masyarakat, karena UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Koperasi dan UMKM mendapat perhatian dari pemerintah, dengan kemudahan yang diberikan untuk menunjang kemajuan dari koperasi dan UMKM.Kata Kunci : koperasi; UMKM; penggabungan.

Lahirnya Surat Keputusan (SK) No.359/KEP/HK/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu upaya Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam mengevaluasi kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Pasalnya, kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur seringkali menimbulkan konflik masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak menyetujui adanya kegiatan pertambangan karena faktor kerusakan lingkungan dan kegiatan pertambangan juga mengambil sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum dari Surat Keputusan Gubernur tersebut dan dampak yuridis yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana penulis menggunakan literatur perundang- undangan dan literatur buku-buku yang berkaitan untuk membahas penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan Moratorium Izin Usaha Pertambangan memiliki kelemahan, yakni dasar hukumnya hanya berasal dari Instruksi Presiden (Inpres) yang mana tidak memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan sehingga dampak yuridis yang ditimbulkanpun hanya penghentian sementara kegiatan pertambangan. The issuance of Decree No.359/KEP/HK/2018 dated November 14, 2018 concerning the Temporary Suspension of the Granting of Mineral and Coal Mining Business Permits by the Governor of East Lesser Sundas is one of the efforts of the Governor of East Lesser Sundas in evaluating mining activities in the area. This is because of mining activities often lead to community conflicts. Most of the community does not approve of mining activities because of environmental damage and mining activities also take the source of the livelihoods of the surrounding community. The purpose of this research is to analyze how the legal strength of the Governor's Decree and the juridical impact caused by the issuance of the issuance of Decree. The research method used is normative legal research, the author uses the statutory literature and books to discuss the research. The results show that the Mining Business Permit Moratorium Decree has weaknesses, which has no legal consequences if its not implemented. So, the juridical impact is only a temporary suspension of mining activities.