The cause of corruption in village funds is due to the lack of competence of village officials, lack of transparency and lack of government and community supervision as well as superior intervention in the implementation of physical activities that are not according to planning. A joint commitment from the Puguh Village Government and the community is needed in alleviating corruption at the village level. This paper describes and analyzes various efforts to increase anti-corruption awareness for the community and the Puguh Village Government. The method used in this program includes three things, namely: (1) exploratory; (2) topical; (3) evaluation and monitoring. The service team embodies a commitment to answer problems by establishing an anti-corruption legal clinic with programs including counseling on anti-corruption from the KPK Education Center related to transparent and corruption-free village fund management, computer and internet training from UPTTIK UNNES for the use of an online system in managing village funds and online marketing of village products, as well as assistance in resolving legal cases that occur in the community through a legal aid study center.   Pendampingan dan Pendirian Klinik Hukum Anti Korupsi di Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Penyebab korupsi dana desa adalah adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tak sesuai perencanaan, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat. Komitmen bersama dari Pemerintahan Desa Puguh dan masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan korupsi di tingkat desa. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi bagi masyarakat dan Pemerintahan Desa Puguh. Metode yang digunakan dalam program ini  meliputi  tiga  hal,  yaitu:  (1) eksplorasi; (2) topikal; (3) evaluasi dan pemantauan. Tim pengabdi mewujudkan komitmen untuk menjawab permasalahan dengan membentuk klinik hukum anti korupsi dengan program antara lain penyuluhan mengenai anti korupsi dari Pusat Edukasi KPK terkait pengelolaan dana desa yang transparan dan bebas korupsi, pelatihan komputer dan internet dari UPTTIK UNNES untuk penggunaan sistem online dalam pengelolaan dana desa dan pemasaran produk desa secara online, serta pendampingan penyelesaian perkara hukum yang terjadi di masyarakat melalu pusat kajian bantuan hukum.

Violence against children can be defined as an event of a physical, mental, or sexual injury which is generally carried out by people responsible for the child's welfare, all of which are indicated by harm and threats to the health and welfare of the child. Based on Law 35/2014, violence against children is an act against a child that results in physical, psychological, or sexual misery or suffering and/or neglect, including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty in an unlawful manner. Children are not only victims of violence but can also become perpetrators of violence after experiencing the same treatment. Therefore, efforts have been made to prevent violence against children through increasing understanding and assistance to the community of Puguh Village, Boja District, and Kendal Regency. The output target of this service is the publication of articles in the IJCLS Sinta S4 journal and news publications in print/electronic mass media as well as video highlights that contain this service activity. The methods used to solve the problem of this service program are: (1) partner needs survey, (2) socialization, and (3) Evaluation. The implementation of this service program is planned for a period of 8 (eight) months, with the following stages: (1) Analysis of partner problems; (2) the need for science and technology for the community; (3) Coordination with partners; (4) socialization; (5) evaluation. The target audience for this service program is the general public who are not yet optimal in understanding violence related to children at school, at home, and in the wider community. Upaya Preventif Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak  Melalui Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Berdasarkan UU 35/2014, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi mereka juga bisa menjadi pelaku kekerasan setelah sebelumnya mengalami perlakuan yang sama. Oleh karena itu telah dilakukan upaya preventif kekerasan terhadap anak melalui peningkatan pemahaman dan pendampingan terhadap masyarakat Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Target luaran pengabdian ini berupa publikasi artikel dijurnal IJCLS Sinta S4 dan publikasi berita pada media massa cetak/elektronik serta video highlight yang memuat tentang kegiatan pengabdian ini. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program pengabdian ini adalah: (1) survey kebutuhan mitra, (2) sosialisasi; dan (3) Evaluasi. Pelaksanaan program pengabdian ini direncanakan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan, dengan tahapan: (1) Analisis permasalahan mitra; (2) Kebutuhan ipteks bagi masyarakat; (3) Koordinasi dengan mitra; (4) sosialisasi; (5) evaluasi. Khalayak sasaran program pengabdian ini merupakan masyarakat umum yang belum optimal dalam memahami terkait kekerasan terhadap anak di sekolah, rumah maupun dimasyarakat luas.

The purpose of this study is to find out the factors that cause the emergence of domestic violence crimes in the Gorontalo porles hokum area and to find out the efforts of the police to minimize cases of domestic violence crimes in the jurisdiction of the Gorontalo police. The method used in the study is empirical research with qualitative data. Approach techniques carried out in this data collection include Literature Studies, Interviews, and Questionnaires. The results showed that the causal factors behind someone committing violence in the jurisdiction of the Gorontalo police, among them were infidelity, economic factors, patriarchal culture, drunkenness, and playing gambling. The role of polri in dealing with domestic violence is, among others: Preventively, polri is more inclined to mediate. And Repressively: The role of the National Police is repressive on its own by carrying out actions, including Investigation, investigation, and Protection. An update on this research is that the author relates the theory of Criminology and the theory of punishment in this topic of discussion.