ABSTRAKSeiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan informasi didunia khususnya internet mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan internet di Indonesia juga telah mempengaruhi stabilitas ekonomi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung, kini dapat diakses dengan mudah hanya menggunakan smartphone.Penelitian ini bertujian untuk menguji pengaruh rating dan online consumer review terhadap minat beli dengan kepercayaan sebagai pemediasi pada marketplace shopee. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemalsuan rating dan online consumer review yang akan mempengaruhi minat beli konsumen. Penelitian ini juga untuk mengetahui perspektif ekonomi islam terhadap rating, online consumer review, kepercayaan, dan minat beli.Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitianini adalah kuesioner yang menggunakan skala likert. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang menggunakan shopee sebaga tempat berbelanja online. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dan menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan Quota Sampling.Dengan menggunakan path analysis hasil penelitian menunjukkan bahwa rating dan online consumer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Rating dan online consumer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Kepercayaan memediasi hubungan antara rating dan online consumer review terhadap minat beli. Kata Kunci: Rating, Online Consumer Review, Kepercayaan, Minat Beli, Shopee.

Keberhasilan suatu merek untuk laku dipasaran atau mampu menarik minat beli calon konsumen biasanya ditentukan Oleh faktor promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen atau kepada calon konsumen agar tertarik untuk melakukan pembelian produk sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai, Promosi yang tepat salah satunya adalah dengan adanya iklan dan citra merek. Jarangnya peneliti yang meneliti iklan dan citra merek pada produk kacantikan sedangkan saat ini persaingan skincare di indonesia sangat pesat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh iklan dan citra merek terhadap minat beli kosumen produk Safi. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang menggunakan skala likert. Teknik sampling yang digunakan yaitu Accidental sampling terhadap 100 responden yang didapatkan melalui rumus slovin. Uji analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, uji R2 dan uji t.Dari hasil penelitian terdapat Pengaruh yang positif dan signifikan antara iklan dan minat beli konsumen produk Safi, dimana thitung (6.422) ttabel (1.96). Kedua, terdapat Pengaruh positif dan signifikan antara citra merek dan minat beli konsumen produk Safi, dimana thitung (6.603) ttabel (1.96).

Covid-19 has a very wide impact throughout the world and even Indonesia and has caused an economic crisis and caused Indonesia's economic growth to experience shocks. In order to create an increase in Indonesia's economic growth in the era of the Covid-19 pandemic, the government, as the leading economic sector, utilizes several sources of financing, some of which are Government Securities (SUN) and State Sharia Securities (SBSN). But on the other hand, this can actually lead to a debt burden and debt interest that will burden the government budget and ultimately hamper Indonesia's economic growth during the Covid-19 pandemic era. This research includes quantitative research with associative approach. The data used uses secondary data from the official website of Bank Indonesia (BI) which is then tested using the statistical tool Eviews Version 9. The study was conducted in Indonesia with the aim of seeing the impact of the issuance of Government Securities (SUN) and State Sharia Securities (SBSN). On Indonesia's Economic Growth in the Era of the Covid-19 Pandemic In An Islamic Economic Review. The results showed that the issuance of Government Securities (SUN) had a negative and insignificant effect on Indonesia's Economic Growth in the era of the covid-19 pandemic. In the view of Islamic economics, Government Securities (SUN) violate the principle of la tazhlimuna wa la Tuzhlamun, namely oppressing and being wronged. This includes because the State abuses itself and oppresses investors because the returns used in Government Securities (SUN) use interest that is usurious and the absence of basic assets. Then the issuance of State Sharia Securities (SBSN) has a positive and significant impact on Indonesia's Economic Growth in the era of the Covid-19 pandemic. In a review of Islamic economics, State Sharia Securities (SBSN) stand on the basis of cooperation (musharaka) in funding a development or it can also be said as an investment business.

Perkawinan poligami adalah perkawinan antara seoarang laki-laki yang pada saat bersamaan melakukan perkawinan atau melangsungkan hubungan perkawinan dengan beberapa orang wanita. Berbeda dengan perkawinan poliandri yang status hukumnya dinyatakan dilarang dan terlarang baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan poligami berada dalam dualisme pengaturan yaitu menurut hukum Islam dan menurut hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan status hukum perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kemudian memberikan penilaian (preskriptif) terhadap keabsahan status hukum perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum positif. Hal tersebut didasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa untuk melakukan perkawinan poligami seorang suami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dan pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan melakukan poligami jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hukum pidana diciptakan dengan sifatnya yang senantiasa mengatur dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar dan fungsi hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Tujuan dari hukum adalah keadilan hukum (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan hukum (sosiologis), ketiga tujuan hukum tersebut harus dapat berjalan beriringan sehingga dapat dicapai dalam muara penegakan hukumnya, yaitu bahwa dalam setiap proses penegakan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dan di dalam putusan hakim haruslah mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, akan tetapi dilema muncul kemudian ketika ketiga tujuan hukum itu saling berbenturan maka yang dikedepankan adalah tujuan dari hukum berupa kemanfaatan hukum. Penegakan hukum pidana haruslah dilakukan dengan ilmu hukum, tafsir terhadap pasal-pasal pidana terlebih dalam tataran penerapan pasal-pasal tersebut di dalam teori dan praktek tidaklah bisa dilakukan dengan melihat bahwa masalah hukum pidana adalah masalah hitam putih pasal saja, melainkan harus melihat lebih jauh dan mendalam. Penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan paradigma legal positivistik dengan sifat kekakuan karena tujuan dari hukum pidana adalah tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiel atau kebenaran sesungguhnya dari sebuah peristiwa pidana. Apabila penegakan hukum dilakukan dengan sifat kekakuan dengan melihat masalah pidana hanyalah masalah hitam putih pasal saja maka kemudian keadilan yang didapat pada akhirnya adalah keadilan prosedural bukan keadilan substanstif. Penegakan hukum berbeda dengan penegakan undang-undang, dan tugas dari aparat penegak hukum  adalah  menegakkan hukum bukan menegakkan undang-undang semata karena apabila penegakan undang-undang yang dilakukan maka keadilan yang didapat adalah keadilan formal prosedural sementara jika penegakan hukum yang dilakukan maka muara yang didapat adalah keadilan substansial. Aparat penegak hukum harus berani keluar dari paham dan cara berhukum positvistik, karena tugas aparat penegak bukan hanya menegakkan undang-undang semata tetapi juga menegakkan hukum, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam undang-undang tersebut terlihat jelas dan tegas ada pemisahan antara hukum dan peraturan perundang-undangan dan tugas aparat penegak hukum  adalah  menegakkan hukum bukan undang-undang semata serta kewajiban hakim untuk menggali dan memahami rasa keadilan yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hukum tidak tertulis.