The Law on Domestic Violence Eradication (UU PKDRT) is a government policy to protect the women rights. Up to recent the women of the domestic violence victims are shackled by an incorrect comprehension on religion and culture.This research studies the implementation of UU PKDRT in Batam City, the obstacles, and the preventive attempts. The research used sociological juridical by employing primary data. The result concludes that: first, the implementation of in Batam City is not yet maximum due to the lack of gender sensitivity of both the society and government of Batam; second, the obstacles of the implementation of UU PKDRT lays on the social cultural factor, in which the patriarchal culture still dominates the conventional mindset of the society and many of Batam people do not know UU PKDRT; and third, the attempts taken by the Batam government are through media campaign, socialization of UU PKDRT, and training on the prevention of violence through family education. Besides, the material on understandinggendermust be added in formal schooling to change the old perception existing in our society.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap perempuan yang selalu menjadi korban. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun kekerasan dalam rumah tangga terus berlansung. Data dari Komnas Perempuan menunjukan grafik kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT semakin meningkat setiap tahunnya. Begitu juga kasus KDRT di Kota Pekanbaru Provinsi Riau menunjukan data yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan pemahaman dan pelatihan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT. Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah mendukung program perguruan tinggi melalui pusat studi wanita melakukan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Disamping itu juga untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat untuk mencegah KDRT. Metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah ceramah, dialog dan pemecahan kasus-kasus KDRT, gabungan dari metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapat materi tentang PKDRT tapi juga terlatih memecahkan berbagai masalah KDRT. Peserta kegiatan ini adalah ibu-ibu PKK RT 01/RW 09 Kelurahan Air Putih Kota Pekanbaru sejumlah 50 orang, dengan pertimbangan bahwa sebagai pengurus dan anggota PKK, dapat mentransfer pengetahuannya kepada ibu-ibu dilingkungan tempat tinggalnya.

Riau is one of the provinces in Indonesia that borders directly with several ASEAN countries. Apart from that, Riau has abundant natural resources that give benefits for improving the welfare of the people of Riau. Almost all districts have the potential to find natural resources, such as coal, granite, kaolin, etcetera, as well as plantation products such as oil palm, rubber and cocoa, and various other investment potentials. After going through a long process, the implementation of the AEC (ASEAN Economic Community) is a must and Indonesia must be prepared to face existing challenges, especially in investment negotiations. The research method used is legal, sociological research, and by using primary legal materials and secondary legal materials. The Riau Provincial Government has issued regional regulations aimed at encouraging investment in Riau. However, government regulations regarding other investments must be harmonious with the provisions of the AEC while taking into account national regulations and the interests and potential of the Riau Province.

Abstract. One major technological development pertains to the service robot industry. In Indonesia, the development of robots is increasing. Telkom will begin to explore new opportunities with companion robots, which can respond to and chat with humans and move around. Therefore, more analysis is needed based on market research and prospective user surveys. The present study aims to obtain information on the features of service robots significantly influencing customers’ desire to purchase them and on the types of service robots they are likely to choose. The discrete choice model method is used to understand and predict a decision from a discrete alternative, based on a set of choices constructed with the help of the Ngene software and the D-efficient design method. We processed questionnaire results using the Python-Biogeme software to look for significant attributes and their elasticity. The significant attributes of companion robots defined by T-test are basic robot look (3.86), battery life (5.45), robot price (9.16), walking-computer look (6.10), and robot weight (8.38). The suggested strategy, among the three types of companion robots, is to focus on the personal assistant robot with the highest T-test score while paying attention to the resources a company already has. Keywords: Service Robot, Discrete Choice Model, Significant Attribute, Elasticity

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, Republik Indonesia kini memiliki undang-undang yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bagian sangat penting adalah adanya pengaturan tentang Peraturan Desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam proses pembentukan peraturan desa dibutuhkan partisipasi masyarakat, agar output dari peraturan desa dapat memenuhi aspek kebutuhan masyarakat setempat yang disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa. Aspirasi masyarakat setempat berupa masukan dan sumbang pemikiran lebih efektif, karena keluhan dan pendapat masyarakat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Terkait hal itu rumusan masalah dalam pengabdian ini adalah bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar? Masih sangat banyak penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang peraturan perundang-undangan. Hal ini berpotensi memengaruhi kesuksesan implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekisruhan hukum, antara lain yaitu terjadi pertentangan dan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk kedepanya diperlukan pengetahuan-pengetahuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa, mewujudkan Peraturan Desa yang aspiratif, responsif, taat asas, selaras, dan serasi secara vertikal dan horizontal dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menghasilkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui penyuluhan hukum, khususnya penyuluhan hukum terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.