Selama ini masih banyak masyarakat (konsumen) khususnya mahasiswa di Kota Palu yang belum mengetahui tentang regulasi yang mengatur dan melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan dan pemahaman untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar kedepannya masyarakat terhadap hukum semakin baik, dan pada akhirnya dapat meminimalisir tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Pengabdian ini laksanakan yang menghadorkan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Luwu Timur (IPPMK-Lutim). Dengan metode yang dilakukan yakni metode ceramah dan diskusi dengan mahasiswa yang hadir. Hubungan hukum dalam perlindungan konsumen merupakan hubungan hukum segitiga dengan menempatkan konsumen dan pelaku usaha sebagai pelaku utama dalam proses transaksi barang dan/atau jasa. Hubungan ini dalam ranah hukum privat dimana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara. Hubungan hukum terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas. Selain konsumen dan pelaku usaha, terdapat pihak ketiga yaitu pemerintah yang berperan sebagai regulator dalam mengatur pola hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, mahasiswa dipelolopri sebagai motivator yang diharapkan akan dapat lebih paham dalam regulasi perlinddungan konsumen terlebih dalam kondisi pandemi ini.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang saat ini telah bertransformasi menjadi Pilkada serentak. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari Pilkada serentak sebagaimana yang dikehendaki undang-undang. Pertama, menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif, serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, Kedua, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efisien dan efektif dan Ketiga, untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerahnya. Untuk itu dibutuhkan pemahaman kesadaran politik di kalangan masyarakat terkhususnya pemilih pemula. Lokasi kegiatan pengabdian ini yaitu Desa Wani Satu Kabupaten Donggala dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis. Disimpulkan bahwa pemahaman terkait kesadaran politik pada masyarakat di Desa Wani Satu Kabupaten Donggala belum tercapai maksimal. Pengetahuan politik yang masih sangat minim terutama pada kalangan pemilih pemula. Kehadiran dapat terlihat dari antusias peserta pada pemaparan materi yang diberikan. Partisipasi masyarakat dari kalangan pemilih pemula juga terlihat dari kehadiran di kegiatan pengabdian. Ini menunjukan bahwa kesadaran politik dimulai dari diri sendiri kemudian mencari pengetahuan dari kegiatan desa maupun informasi dari pakar dibidangnya.

This article reviews the essence of law enforcement as social change instrument. Law in the context of Indonesia that embrace democratic system is upholding the justice values in it that fairness principles for all Indonesian people. As positive law in a legal state, law enforcement is required to be professional, proportional, good, fair, and wisely so in accordance with the rules of expediency, kindness and equality in the law itself. The outcomes of the research indicate that law and community cannot be separated, for law the community is a resource that gives life (to nature) and move the law. The communities live the law with the values, ideas, concepts. And also contribute the community to implement the law.

Everyone is a consumer regardless of legal standing and social status. The government and business actors and other professions when using other people's goods/services are consumers. Since humans are in the womb until they die are consumers. Therefore the law provides protection so that business actors do not question their interests, both under normal circumstances and during emergencies like now, where Indonesia and the whole world are being hit by the Covid-19 Pandemic. The solution in this research is how are consumer behavior patterns during the Covid-19 Pandemic in meeting their needs? Empirical research using several approaches, analyzed qualitative-quantitative data, and the results are in the form of analytic descriptive. The conclusion of the research is that during the Covid-19 pandemic, consumer behavior changed, especially in aspects of fulfilling daily needs and efforts to increase immunity. Therefore, during the Covid-19 Pandemic, the government had to increase its closure as a protector and consumer protector.Everyone is a consumer regardless of legal standing and social status. The government and business actors and other professions when using other people's goods/services are consumers. Since humans are in the womb until they die are consumers. Therefore the law provides protection so that business actors do not question their interests, both under normal circumstances and during emergencies like now, where Indonesia and the whole world are being hit by the Covid-19 Pandemic. The solution in this research is how are consumer behavior patterns during the Covid-19 Pandemic in meeting their needs? Empirical research using several approaches, analyzed qualitative-quantitative data, and the results are in the form of analytic descriptive. The conclusion of the research is that during the Covid-19 pandemic, consumer behavior changed, especially in aspects of fulfilling daily needs and efforts to increase immunity. Therefore, during the Covid-19 Pandemic, the government had to increase its closure as a protector and consumer protector.

No abstract