This study aims to examine the role of tax justice perception in mediating the effect of trust in government on tax compliance. The research was conducted using quantitative methods. The type of data used in this study is primary data obtained directly from respondent answers to the questionnaires that have been distributed. The population in this study is WPOP Non Karyawan in Indonesia. The sampling technique used in this study is non probability sampling with convenience sampling technique. The research sample used in this study was 385 taxpayers. The results show that trust in government had a positive effect on perception of tax justice and tax compliance, perception of tax justice had a positive effect on tax compliance, and perception of tax justice mediates between trust in government and tax compliance. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran persepsi keadilan pajak dalam memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari jawaban responden atas kuesioner yang telah dibagikan. Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP Non Karyawan di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik convenience sampling. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 385 Wajib Pajak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

Pada tahun 2018, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 2017, 80% di antaranya menggunakan e-filing. Dengan menggunakan e-filing, wajib pajak tidak harus datang ke kantor pelayanan pajak (KPP). Untuk membantu wajib pajak orang pribadi melakukan pengisian SPT Tahunan, sejak tahun 2017, DJP meluncurkan Program Relawan Pajak yang merupakan mahasiswa yang tersebar di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Agar dapat melakukan asistensi pengisian SPT menggunakan e-filing, para relawan pajak terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan. Namun demikian, tidak seluruh perguruan tinggi mampu memberikan pelatihan kepada para relawan pajak. PKN STAN melalui program pengabdian masyarakat ikut serta dalam memberikan pelatihan kepada relawan pajak di Kanwil DJP Banten. Metode pelatihan dilakukan dengan cara penyampaian materi, diskusi, praktik simulasi pengisian SPT Tahunan PPh dan pembuatan kode billing. Berdasarkan hasil evaluasi setelah pelatihan, diketahui bahwa para relawan pajak telah mampu melakukan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, yaitu Formulir 1770 S dan 1770 SS.

TAX VOLUNTEERS AND ANNUAL TAX RETURN REPORTİNG OF PERSONAL INCOME TAX. Every taxpayer has the obligation to submit an annual tax return, including individual taxpayers. However, many taxpayers experience problems in reporting, so they need assistance in filling out their annual tax return for individual taxpayers. The tax volunteer program organized by the PKN STAN tax center assists the Banten Regional Tax Office in providing assistance to individual taxpayers at KPP Pratama Pondok Aren. Tax Volunteers Team 9 provides online and offline assistance to taxpayers for 6 (six) days and successfully assists 41 taxpayers until they successfully report their tax returns. Obstacles found included account problems at djponline, application or server problems that were down, and incomplete documents. In the future, it is better to implement this program entirely offline, because it is more effective in terms of communication, it is faster to find out problems that occur and provide solutions.

Purpose: The purpose of this program is to support Pondok Aren Tax Office in increasing tax compliance of individual tax payer by assisting tax payer fulfilling their income tax return in online platform. Method: This program assisted individual tax payer to fulfill income tax return of 2020 fiscal year. This program was conducted from 1-31 March 2021 employing 269 students and 28 lecturers of PKN STAN. They were divided into 11 team and assigned for two days. The activity mostly utilized Whatsapp application. Result: 436 individual tax payers joined this program. 255 successfully submitted tax return although 181 tax payers eventually could not join this program due to personal reasons. Surprisingly, tax compliance increased by 20% compared to last year. Conclusion: This program is considered successful in assisting individual tax payer fulfilling income tax return by online platform. Since this program is the first experience of PKN STAN and DG Tax, the obstruction during this program might become valuable in conducting the same program in the following year. Soft-skill training could be carried out by a trainer. Keywords: 1. Tax 2. Compliance 3. Voluntary 4. Tax Return 5. Assistance

UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa diberikan kepada setiap desa, menjadi salah satu sumber pendapatan desa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Dalam penggunaan dana desa, terdapat beberapa kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh Desa. Sebagai suatu satuan kerja yang mengelola dana yang berasal dari APBN/APBD/APBDes, Desa merupakan pemotong/pemungut pajak. Dengan demikian, desa harus memahami kewajiban sebagai pemotong/ pemungut pajak. Berdasarkan Evaluasi yang dilakukan beberapa unit Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017, diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan ini masih perlu adanya perbaikan. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) melihat perlunya pendampingan kepada beberapa Desa untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait dana desa. Desa yang menjadi objek pendampingan adalah Desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari yang berada di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil evaluasi dan pendampingan diketahui bahwa secara umum Desa telah melakukan pemotongan/pemungutan pajak namun belum melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).