Beragam potensi desa sebagai daya tarik sumber pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para stakeholder (yang berkepentingan) dalam upaya kemajuan pembangunan yang merata. Untuk mengembangkan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena angka kemiskinan masih mendominasi di desa dibandingkan di perkotaan. Kesenjangan antara desa dan kota ini disebabkan salah satunya oleh ketidakmerataannya pembangunan lebih dirasakan oleh kelompok lapisan atas, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi semakin terasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, yakni dengan pemberdayaan potensi yang ada masyarakat bisa meningkatkan produk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi dan budaya masyarakat.

A natural disaster is an undesirable event and it can happen anytime. The government should be present to decrease the consequences of natural disaster, so it is necessary to make public policy and coordination between government agencies to handle a natural disaster. The purpose of this study is to analyze the influence of the implementation of disaster management policy towards coordination between regional work units in realizing the effectiveness of disaster management. The research methodology used is a quantitative method with path analysis technique. The research was conducted in Regional Disaster Relief Agency of Garut District (Indonesia) with 73 respondents. The results showed that the disaster management policy has a positive and significant effect on the coordination between regional work units in realizing the effectiveness of disaster management. The research finding showed that the good implementation of policy can be performed through improving coordination between Regional Work Units to realize the effectiveness of disaster management.

Abstrak Masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk mengajukan keinginan, tuntutan dan aspirasinya, serta melakukan kontrol atas kinerja pemerintah. Masyarakat semakin berani menuntut birokrasi publik untuk mengubah posisi dan perannya dalam memberikan layanan publik. Penelitian ini bertujuan ini untuk untuk mengetahui penerapan etika birokrasi berlandaskan kode etik dalam pelayanan publik. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Semangat otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memandirikan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah haruslah selalu tanggap dalam merespon serta menyikapi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku atau sumber keputusan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Permasalahan mendasar dalam proses pelayanan publik di Indonesia adalah tentang etika. Tidak ada standar universal tentang norma atau etika serta sanksi yang mengatur secara khusus untuk pelanggaran yang dilakukan aparat dalam pelayanan publik.  Abstract People who are increasingly critical and brave to put forward their wishes, demands and aspirations, and exercise control over government performance. People are increasingly daring to demand the public bureaucracy to change its position and role in providing public services. This study aims to determine the application of bureaucratic ethics based on a code of ethics in public services. Regency and City Governments are expected to be the spearhead in the implementation of services to the community in the regions. The spirit of regional autonomy is basically an effort to make local governments independent in carrying out and carrying out government tasks, development and community empowerment in the regions. For this reason, the Regional Government must always be responsive in responding to and responding to the needs and desires of the community. This research uses library research method, research whose main object is books or other decision sources. The results of the study show that the fundamental problem in the process of public service in Indonesia is about ethics. There are no universal standards of norms or ethics as well as sanctions that specifically regulate violations committed by officials in public services.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji status pelaksanaan rencana kegiatan seminari dan kebijakan anggaran untuk pengelolaan anggaran kegiatan seminari, guna mewujudkan penggunaan anggaran seminari secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik penelitian, wawancara, observasi, dan penelitian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah statistik dengan menggunakan model analisis jalur. Populasi dan responden dalam penelitian ini adalah kepala madrasah dan guru madrasah Arya Negeri Garut yang berjumlah 73 orang. Dalam penelitian ini ditemukan sejumlah temuan permasalahan penting, yaitu Variabel Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (X) terdapat temuan bahwa dalam sisi komunikasi, Bendahara, Operator, Guru, Komite dan Orang tua siswa masih belum memahami kebijakan secara keseluruhan, sehingga berpengaruh terhadap tidak berjalannya Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah secara optimal. Pada variabel Manajemen Anggaran Kegiatan Madrasah (Y) terdapat temuan permasalahan yakni dalam perencanaan pembiayaan, ditemukan anggaran untuk kegiatan akademik dan non akademik masih kurang. Pada variabel Efektifitas Penggunaan Anggaran Madrasah (Z) terdapat temuan bahwa Kerja sama antara Kepala Madrasah, Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah dan Tim pelaksana kegiatan dilapangan masih kurang. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kunci dari analisis jalur uji yaitu dalam mencapai pemanfaatan anggaran madrasah yang efektif, berdampak pada implementasi rencana aksi dan kebijakan anggaran madrasah terhadap pengelolaan anggaran aksi madrasah. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel , yaitu thitung = > ttabel = . Dari nilai tersebut, kemudian dapat diperoleh kesimpulan statistik yaitu bawa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (X) berpengaruh positif terhadap Manajemen Anggaran Kegiatan Madrasah (Y) untuk mewujudkan Efektifitas Penggunaan Anggaran Madrasah (Z).