Penelitian dilatarbelakangi oleh keprihatinan dunia pendidikan terhadap berbagai kasus yang kerap terjadi di sekolah. Dari data KPAI sepanjang Januari hingga April 2019 menyebutkan, pelanggaran hak anak masih terjadi dan didominasi perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, dan anak menjadi korban kebijakan. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang melanggar hak anak terutama ketika berada di sekolah. SDN Lempuyangwangi adalah salah satu sekolah di Kota Yogyakarta yang menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Lempuyangwangi Kota Yogyakarta. Deskripsi tersebut terkait dengan implementasi Program Sekolah Ramah Anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan Program Sekolah SRA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu tim Sekolah Ramah Anak Kota Yogyakarta, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa dengan objek penelitian meliputi implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Lempuyangwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam (Indepth Interview), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Adapun validasi data menggunakan triangulasi sumber data.             Dari hasil penelitian terlihat bahwa: (1)Komitmen tertulis tentanf kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak sudah ada; (2) metode pembelajaran berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) sudah sesuai dengan prinsip SRA; (3) partisipasi anak sudah baik terlihat pada peran siswa dalam keaktifannya berekspresi, bertanya, menjawab, berargumentasi, dan memberikan interupsi; dan (4) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan sudah terjalin dengan baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi SRA di SD Negeri Lempuyangwangi meliputi: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan metode yang digunakan untuk pencapaian Sekolah Ramah Anak; dan (3) Disposisi.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN Lempuyangwangi telah terimplikasikan dengan baik. Namun masih perlu perbaikan di bidang sarana dan prasarana serta belum terpenuhonya guru bimbingan konseling dan guru untuk ank berkebutuhan khusus (inklusi).

Internationalization in the field of education is not something new in the era of globalization and then entered the era of the Industrial Revolution 4.0 and even has become a phase faced by universities both nationally and abroad in improving the quality of institutions and graduates. Collaboration and internationalization partnerships are one aspect of various educational accreditations and certifications at universities. Higher education as a scientific institution is expected to contribute significantly in efforts to help the Government to prepare human resources who have high competence, who can compete globally and that produce scientific work that is full of innovation and appropriate technology.

This study aims to see the role of local government in the recovery anddevelopment of the tourism sector in the Special Region of Yogyakarta,in overcoming adversity due to the covid-19 pandemic and entering a newera of habits through the Visiting Jogja Apps program. This research is aqualitative descriptive study, collecting data obtained through interviews,observation and document analysis. The research was conducted at theYogyakarta Special Region Tourism Office and a number of Associationsin the Tourism Business Sector and also to the management of touristsites in a number of regencies in the Special Region of Yogyakarta. Thedata analysis technique is carried out by means of data reduction, datapresentation and verification or conclusions. The results of this studyindicate that the Visiting Jogja Apps program has been programmed bythe Special Region of Yogyakarta Tourism Office to adapt to pandemicconditions and become an alternative for carrying out tourism activitiesthat adapt to health protocols, which are useful as support for tracingvisitors or Covid-19 tracers However, the Visiting Jogja Apps program isstill not optimal in carrying out supporting functions in tracing touristswho are confirmed to be positive for Covid, and there is noimplementation rule or Standard Operating Procedure related to tracingitself

Penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menangani identitas kewarganegaraan ganda di Kecamatan Lumbis Ogong Kalimantan Utara dan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan identitas kewarganegaraan ganda di pebatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kalimantan Utara. Penelitian ini berlokasi di Desa Sumentobo Kecamatan Lumbis Ogong. Penulis memperoleh data dengan langsung dengan narasumber, memberikan pertanyaan serta mengambil data langsung dari perpustakaan yang relevan, literatur, dokumen desa/kecamatan Lumbis Ogong serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan 1) Peran pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penanganan identitas kewarganegaraan ganda yaitu dengan melakukan inovasi program si pelanduk kilat yaitu sistem pelayanan administrasi kependudukan untuk wilayah pedalaman dan perbatasan, melaksanakan program jemput bola yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dan memberi perlindungan status hak sipil penduduk yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 2) Hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penanganan identitas kewarganegaraan ganda yaitu rendahnya kemampuan pemerintah dilihat dari tingkat pendidikan dan kesesuain dalam menunjang tugas pelayanan, terbatasnya sarana dan fasilitas pelayanan dalam menunjang tugas pelayanan, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam jangkauan daerah, perbatasan yang sulit dilalui karena daerah perairan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP),

Akselerasi pelayanan publik berbasis online adalah Nawacita presiden Joko Widodo untuk membangun negara Indonesia dari daerah pinggiran dan desa (daerah 3T), berkonsep e-government system. Yaitu melakukan tranformasi Pelayanan Publik dari yang semulanya konvensional menjadi pelayanan dengan sistem digital. Untuk mewujudkan Nawacita itu pemerintah mengeluarkan Pepres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 yang bertajuk Sustainable Development Goals (SDGs). Selanjutnya tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah upaya memaparkan pembangunan jaringan 4G di daerah 3T dapat mengakselerasi Pelayanan Publik kearah yang lebih baik. Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur review, yakni menggunakan data-data dari penelitian terdahulu, baik dari jurnal-jurnal Nasional maupun jurnal Internasional yang telah dipublikasikan di media masa. Selanjutnya hasil penelitian ini menemukan bahwa perkembangan e-government system di Indonesia, dinilai masih belum begitu optimal, hal ini dapat dilihat dari data yang menujukan bahwa masih terdapat 12.548 desa (di daerah 3T maupun daerah non 3T) di Indonesia belum terjangkau jaringan 4G. Sehingga impelementasi e-government system masih jauh dari harapan masyarakat walaupun demikian pemerintah tetap melakukan perbaikan-perbaikan pembangunan dengan dibuktikan 59.442 Desa/Kelurahan di Indonesia sudah dibangun jaringan 4G. Jadi kesimpulannya adalah pembangunan jaringan 4G di daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar, sangat penting dilakukan pemerintah demi pembangunan berkelanjutan.