Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan nasional. Pasca Millenium Development Goals (MDG’s) yang dilanjutkan dengan Sustainable. Development Goals (SGD’s) Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan perhatian terhadap pembangunan yang berkeadilan dan memihak kepada kelompok terpinggirkan. Oleh karena pembangunan saat ini masih banyak menerapkan model pembangunan eksklusif., maka pembangunan yang inklusif saat ini menjadi agenda utama dan pertimbangan penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah Desa mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan masyarakat berarti menaruh kepercayaan pada kemampuan yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memilih (empowerment). Pembahasan mengenai gender dan inklusivitas dalam kaitannya dengan pembangunan, harus terlebih dahulu memastikan keberadaan komponen yang ada dalam masyarakat dengan melakukan identifikasi berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Penelitian dilatarbelakangi oleh keprihatinan dunia pendidikan terhadap berbagai kasus yang kerap terjadi di sekolah. Dari data KPAI sepanjang Januari hingga April 2019 menyebutkan, pelanggaran hak anak masih terjadi dan didominasi perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, dan anak menjadi korban kebijakan. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang melanggar hak anak terutama ketika berada di sekolah. SDN Lempuyangwangi adalah salah satu sekolah di Kota Yogyakarta yang menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Lempuyangwangi Kota Yogyakarta. Deskripsi tersebut terkait dengan implementasi Program Sekolah Ramah Anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan Program Sekolah SRA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu tim Sekolah Ramah Anak Kota Yogyakarta, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa dengan objek penelitian meliputi implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Lempuyangwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam (Indepth Interview), observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Adapun validasi data menggunakan triangulasi sumber data.             Dari hasil penelitian terlihat bahwa: (1)Komitmen tertulis tentanf kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak sudah ada; (2) metode pembelajaran berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) sudah sesuai dengan prinsip SRA; (3) partisipasi anak sudah baik terlihat pada peran siswa dalam keaktifannya berekspresi, bertanya, menjawab, berargumentasi, dan memberikan interupsi; dan (4) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan sudah terjalin dengan baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi SRA di SD Negeri Lempuyangwangi meliputi: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan metode yang digunakan untuk pencapaian Sekolah Ramah Anak; dan (3) Disposisi.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN Lempuyangwangi telah terimplikasikan dengan baik. Namun masih perlu perbaikan di bidang sarana dan prasarana serta belum terpenuhonya guru bimbingan konseling dan guru untuk ank berkebutuhan khusus (inklusi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air bersih (PAB) Banyumili di Srimulyo, piyungan, Bantul, beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama ini. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Air tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup manusia tetapi juga merupakan fondasi untuk ekonomi berbasis biomassa yang berkelanjutan. Akan tetapi masih jarang menjangkau masyarakat pedesaan yang miskin. Desa Srimulyo memiliki sebagian wilayahnya perbukitan berbatu. Sebelum adanya PAB Banyumili, warga kesulitan air harus mengambil air di Kaligatuk yang jaraknya cukup lumayan jauh dari rumah. Bahkan harus rela bersusah payah untuk mengambil dan memikul air untuk dibawa kembali ke rumah. Hal yang menarik dari sumber mata air yang dikelola PAB Banyumili yakni sumber air bersih pertama yang dikelola warga adalah bersumber dari mata air di tengah sungai bebatuan yang kemudian digali oleh warga dan dibuatkan tampungan di bawah tanah (Ground tank), selain dari sumur pompa hasil bantuan dari pemerintah. Akan tetapi berhubung lokasi sumber mata air di tengah sungai masih menemui berbagai kendala yakni pada waktu aliran sungai deras sering cor beton yang melindungi pipa dan kabel dari pompa air rusak tergerus aliran air. Selain juga aliran air tersebut membawa material yang kadang masuk ke penampungan air serta membuat tutup penampungan jadi sulit untuk dibuka, selain itu berhubung kondisi medan yang naik turun dengan kontur tanah yang keras dan berbatu sehingga menyulitkan untuk melakukan penanaman pipa agar lebih awet

Dalam proses penataan kelembagaan, banyak mengalami hambatan atau kendala dimasing–masing kota/ kabupaten khususnya yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Kesempatan pelaksanaan rapat kegiatan perumusan Peraturan Daerah yang seharusnya diikuti atau dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, namun pasti ada saja yang tidak hadir. Implementasi Kebijakan  Penataan Kelembagaan Asli di Kabupaten Bantul, DIY telah berjalan meskipun tidak sesuai dengan harapan namun dibandingkan dengan kabupaten / kota yang lain masih cukup baik, dengan bukti (1) Tingkat Kepatuhan Pelaksana Tim Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, sudah menjalankan tugas, namun ada saja yang tidak bisa menghadiri rapat dikarenakan ada ketugasan lain yang tidak bisa ditingalkan, (2) Tingkat keterlibatan masyarakat yang ikut berperan serta dan mendukung program kebijakan penataan kelembagaan asli kabupaten Bantul, (3) Terbentuknya unit organisasi baru, staf pelaksana dan penjabaran tujuan kebijakan, dan (4) Dana keistimewaan Yogyakarta dikucurkan melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pemerintah Kabupaten Bantul, harus mematuhi aturan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  yang diberikan mandat kepada Biro Organisasi setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

The aim of this research is to find out and examine the implementation of basic minimum service standard (SPM) policies in the Sleman District Education Office. The type of research is qualitative descriptive research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Analysis of the data with qualitative analysis. The implementation of policies related to the fulfillment of the Basic Education SPM which is the authority of the Sleman Regency Government has not yet reached 100%. In the indicator of basic education quality services from the side of access distance has been fulfilled while the indicators of study groups (rombel) have not been fulfilled. In the indicators of basic education quality services in terms of laboratory availability has not been fulfilled while the availability of teacher rooms already meets SPM standards. In basic education quality services in terms of teacher education qualifications, principals and supervisors have been fulfilled, but in terms of teacher qualifications the educator certified has not been fulfilled. Whereas the indicators for the realization of visits by supervisors to educational units are carried out once every month and each visit is carried out for 3 hours to carry out supervision and guidance not fulfilled. Therefore, in order to fulfill SPM Dikdas, it is best to: give sanctions to schools whose number of classes exceeds SPM, allocate funds with the SPM fulfillment priority scale, provide (support to teachers of PPG trainers) and optimize school supervisor performance.