Introducción: El Rugby 7 (R7) es una rama del Rugby Unión (RU) y se caracteriza principalmente por ser un deporte de oposición con períodos de juego intensos y de corta duración, por lo tanto, los componentes psicológicos y fisiológicos juegan un rol en el rendimiento. En el R7, los deportistas compiten varias veces durante un mismo día, permitiendo la acumulación de fatiga. Esta acumulación de fatiga se puede explicar principalmente por la intensidad del juego y el número de colisiones a alta intensidad provocando perturbaciones a nivel muscular, endocrino y del sistema inmune. Sin embargo, a la fecha no existen trabajos que integren las respuestas fisiológicas como, por ejemplo, las respuestas hormonales de los jugadores a dichas demandas. Objetivo: Realizar una revisión de la literatura científica en relación al efecto de las hormonas T, C y el Ratio T/C en el rendimiento deportivo en el R7. Metodología: Revisión narrativa de la literatuta, se realizó una búsqueda durante los meses de abril a noviembre del 2021 en 4 bases de datos (Pubmed/Medline, Google Scholar, Scopus (Elsevier) y Scielo). Después de analizar 335 textos se consideró su utilidad y relevacia para la inclusión a esta revisión. 11 Estudios cumplierón con los criterios de inclusión. Resultados: Los trabajos incluidos asocián la relación hormonal con el rendimiento deportivo en el RU y R7. Se destaca la relación grande (r=0,80) de la T con el rendimiento deportivo en el RU. Conclusión: Según los estudios analizados se puede observar la existencia de asociaciones entre los niveles hormonales de T y C con el rendimiento en deportistas de RU.

Perkembangan ekonomi digital mengubah cara masyarakat dalam berinvestasi dengan menggunakan fasilitas internet. Investasi yang dilakukan secara online saat ini tengah beredar di masyarakat dengan iming-iming keuntungan yang besar tanpa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan bagi para investor. Sehingga perlunya perlindungan bagi investor dalam melakukan investasi secara online agar terhindar dari risiko kerugian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan. Kemudian pengumpulan data melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, putusan pengadilan, dan hasil penelitian di analisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan kedudukan investor online dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia adalah, kedudukan investor online sama dengan investor lainnya yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU 25/2007. Dengan mengedepankan asas kepastian hukum, ketentuan yang terkait dalam undang-undang ini kedudukan investor online menjadi bagian dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan investasi di Indonesia. Kemudian bentuk perlindungan hukum atas kerugian investor online terdapat dalam Pasal 14 huruf (a) UU 25/2007 berupa jaminan perlindungan terhadap investor dalam sengketa yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di dilakukan di Kejaksaan Negeri Paser. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaanya seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat serta tidak bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara.

No abstract