<p><em>Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengingat kembali pemikiran salah satu ulama besar di Indonesia yang karyanya cukup dikenal di berbagai dunia: Syekh Nawawi al-Bantani. Pemikiran beliau yang tidak banyak lagi dikaji oleh kalangan muda akan dicari dan dianalisis relevansi pemikirannya dengan dunia pendidikan di abad-21 ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library reseach (kepustakaan) dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta yang ditemukan, kemudian diolah dan dianalisis sesuai prosedur yang ada. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat menyajikan laporan yang berisi tentang kajian pemikiran Islam perspektif Syekh Nawawi al-Bantani. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam pendidikan rasanya masih bisa diterapkan dalam beberapa hal, khususnya bidang akhlak, karena di era modern ini yang hilang dari kita adalah akhlak. Namun perlu diakui bahwa tidak ada teori yang mutlak kebenarannya, karena itu perpaduan berbagai teori tetap perlu dilakukan untuk memajukan pendidikan Indonesia khususnya pendidikan Islam.</em></p>

Konsep mubadalah (kesalingan) hadir menjadi pilihan paling logis dalam sebuah hubungan yang setara. Dalam perkembangannya, konsep ini tidak hanya berlaku untuk sebuah hubungan suami istri saja, melainkan bisa juga antara orang tua dan anak. Pola asuh menjadi faktor penting dalam pengembangan potensi seorang anak. Oleh sebab itu, pemilihan pola asuh yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, sedikit banyak akan mengurangi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah mengelaborasi bagaimana formulasi konsep mubadalah dalam pola asuh anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, interview, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Teknik analisis deskriptif secara kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep mubadalah dalam pola asuh anak sangat berguna dalam membentuk karakter anak di kemudian hari agar tidak memandang manusia berdasarkan gendernya. Selain itu, potensi anak perempuan juga bisa dimaksimalkan secara maksimal .

Ayat-ayat antropomorfisme adalah ayat-ayat yang bila dipahami secara literal akan memberikan kesan bahwa tuhan adalah sosok yang memiliki tubuh, tersusun dari organ-organ dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan makhluk. Di antara para ulama yang mencoba memahami dan menjelaskan maksud dari ayat-ayat tersebut adalah Wahbah al-Zuhaili. Ia adalah seorang ulama kontemporer yang dikenal sebagai pakar hukum Islam dan tafsir. Metode penelitian yang dipakai untuk merampungkan karya tulis ini ialah metode deskriptif-analisis.Hasil dari penelitian ini adalah Wahbah al-Zuhaili cenderung lebih banyak menggunakan makna takwil untuk menjelaskan maksud dari ayat-ayat antropomorfisme tersebut agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam serta menghindarkan mereka dari paham yang menyamakan Allah dengan makhluk (musyabbihah).

Government Regulation No. 53 of 2010 regarding the discipline of the Civil Servant loading obligations, prohibitions, and disciplinary action which could be taken to the Civil Servant who has been convicted of the offense, is intended to foster a Civil Servant who has committed an offense, the form of disciplinary punishment is mild, moderate, and weight. Disciplinary punishment for the Civil Servant under Government Regulation No. 53 of 2010 Concerning the Discipline of Civil Servants. The formulation of this journal issue contains about how the process of disciplinary punishment, and constraints and efforts to overcome the impact of the Civil Servant disciplinary punishment in Government of Demak regency. The approach used in this study is a sociological juridical approach or juridical empirical, that is an approach that examines secondary data first and then proceed to conduct research in the field of primary data normative. The process of giving disciplinary sanctions for State Civil Apparatus in Government of Demak regency begins with the examination conducted by the immediate supervisor referred to in the legislation governing the authority of appointment, transfer and dismissal of civil servants. The results showed that in general the process of sanctioning / disciplinary punishment of civil servants in the Government of Demak be said to be good and there have been compliance with the existing regulations / applied in Government Regulation No. 53 of 2010, although it encountered the competent authorities judge still apply tolerance against the employee, but also a positive impact among their deterrent good not to repeat the same offense or one level higher than before either the Civil Servant concerned or the other. Obstacles in carrying out disciplinary punishment in Government of Demak regency environment is still low awareness of employees to do and be disciplined in performing the tasks for instance delays incoming work, lack of regulatory discipline, lack of supervision system and any violations of employee discipline. There must be constraints to overcome need for cooperation with other stakeholders comprising Inspectorate, BKPP, and the immediate superior civil servants in this way can be mutually reinforcing mutual communication, consultation, coordination so that if later there is a problem in the future could be accounted for.Keywords: Delivery of Disciplinary Sanctions; Civil Servant; Government Regulation No. 53 of 2010.

This paper talks about the system of fiqh schools in Bahtsul Masail, especially in the context of the institution-based trend of fiqh schools in the modern era. Based on historical, normative, and sociological perspectives, this paper concludes that Bahtsul Masail has created a distinctive and unique system of fiqh schools, so that it has strong arguments to be called “the NU fiqh school”