Traditional health services in Indonesia have been regulated in the legislation, namely in Law no. 36 of 2009. It is about health and has been regulated more detail in Government Regulation no. 103 of 2014. The regulation determines that traditional health services are divided into three types: empirical, complementary and integration. However, there is a difference in the right between traditional and complementary empirical health services and integration, so the degree of legal protection is different. This study uses normative juridical methods. The results of the study indicate that the level of legal protection against empirical traditional health services is lower than complementary and integrated. This is evidenced by the absence of the right to obtain legal protection for traditional empirical health services and the legality of traditional empirical health services is only evidenced by the Registered Traditional Hygiene  while complementary and integration are evidenced by the Registration Letter of Traditional Health License and Practice License Traditional Health Workers.   Keywords: Rights and Legality; Traditional Health Services; Legal protection   Abstrak Pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia telah diatur dalam tataran undang-undang, yakni dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014. Peraturan tersebut menentukan bahwa pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi tiga jenis, yakni: empiris, komplementer dan integrasi. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam hak antara pelayanan kesehatan tradisional empiris dengan komplementer dan integrasi, sehingga tingkat perlindungan hukumnya menjadi berbeda. Penelitian ini menggunaan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan tradisional empiris lebih rendah dibandingkan dengan komplementer dan integrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya hak memperoleh perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan tradisional empiris dan legalitas pelayanan kesehatan tradisional empiris hanya dibuktikan dengan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sedangkan komplementer dan integrasi dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).   Kata kunci: Hak dan Legalitas; Pelayanan Kesehatan Tradisional; Perlindungan Hukum

Health services are not always able to deliver the results expected by the patient or the patient's family. The gap often makes the dissatisfaction that arises medical disputes, including disputes in the hospital. Law No. 44 of 2009 on the Hospital Board of Supervisors ordered the establishment of the Hospital that one role is to resolve disputes hospital. But government regulation of the Hospital Board of Supervisors recently issued in August 2013, and setting the Hospitals Act does not mention the prior regulations promulgated which raises normative barriers. The method used is normative. Results of this study is that the Supervisory Board has the task Central Hospital preparing procedures for handling complaints and mediation, while receiving the complaint and make efforts to resolve the dispute by way of mediation is the Supervisory Board Provincial Hospital. Hospital Board of Supervisors province can not perform tasks because the procedures for complaints and mediation has not been established by the Board of Supervisors Hospital Center. Law No. 44 Year 2009 has a setting that is not in sync with Act No. 39 of 2009 and Law No. 29 of 2004.Keywords: Supervisory Board Hospitals, normative barriers, dispute resolution, hospitals

Women's participation in village development is still low and many are dominated by men. In fact, the support of women in Village development is the determining achievement of development done in the village. One of the women's support in village development through the representation of women in BPD membership, because BPD has a strategic role as an institution that directly faced with the community to better understand the needs of society. Departing from the fact, this article focuses on optimizing the fulfillment of women's representation in the membership of BPD, especially in Banyumas district. This research is a qualitative study with a juridical approach empirical. The field of regulation needs to be formed by Banyumas Perda of BPD which refers to Regulation of Internal Affairs Ministry number 110 year 2016 to give guarantee to women through quota 1 (one) woman in the replenishment of BPD membership. People also need to improve their legal awareness and community paradigm change about gender roles and gender relations.Keywords: BPD; optimization;  village development; women's representation

Perkembangan masyarakat dunia telah membuat sebagian masyarakat dunia menggunakan copyright untuk memonopoli hak eksklusif secara berlebihan. Sebagian masyarakat dunia yang lain mengajukan gerakan copyleft sebagai bentuk perlawanan. Terdapat gerakan sejenis yang dilakukan oleh kelompok gerakan Islam baru. Gerakan ini juga merambah ke wilayah Indonesia dan menggunakan hukum Islam sebagai dasar pergerakan menentang hak cipta. Sementara itu ada kelompok Islam moderat yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia mengeluarkan fatwa perlindungan terhadap hak cipta. Penulisan hukum ini berjudul “COPYLEFT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PERBEDAAN PANDANGAN TENTANG HAK CIPTA DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA”.Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah: 1. Apa prinsip dasar copyright dan copyleft, 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap copyright dan copyleft, 3. Apakah copyleft dapat menjadi alternatf solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia.Metode pandekatan yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode studi kepustakaan atau literature study. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.Kajian penulisan hukum ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia antara lain: Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli; Hak cipta timbul secara otomatis dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran; Hak cipta harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan; Hak cipta bukan hak mutlak; Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan. Prinsip copyleft antara lain: bebas menggunakan, bebas mendistribusikan ulang, bebas memodifikasi, tetap mempertahankan hak moral, 2. Terdapat perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia, yakni antara kelompok Islam moderat yang memandang hak cipta sebagai hak cipta eksklusif tidak mutlak dan kelompok gerakan Islam baru yang tidak mengakui hak eksklusif hak cipta, tetapi masih mengakui hak moral. 3. Copyleft dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dengan pendekatan hukum wakaf.Kata kunci: copyright, masyarakat Islam Indonesia, copyleft

Whether there is medical disciplinary violation or not is decided by Indonesian Medical Disciplinary Board (MKDKI) according to the mandate of Article 55 of Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice. Article 66 paragraph (3) of Law Number 29 Year 2004 also grants right for every person whose interest are violated by a doctor or dentist's act during their medical practice to report the alleged criminal offense to the authority or file a civil lawsuit to court. The provision potentially weakens MKDKI's verdict role in medical dispute settlement. The result shows that MKDKI in medical dispute settlement contribute to provide written real evidence. It can be medical dispute settlement by mediation, a report to the authority or a suit to court. The role of MKDKI's verdict is still hampered by several factors including law, law enforcement, facilities and cultural factors.