Along with the increase in large and medium-scale disasters in the world, including in Indonesia, in the last decade, many theories and practices have developed in terms of measuring and improving disaster resilience. This study discusses the conceptual model of community-level disaster resilience and disaster risk reduction. Using a basic conceptual model for spatial protection to geological hazard, research examines the role of community resilience in reducing risk by using social dimensions. To explore the conceptual model of spatial resilience at the community scale, case studies conducted in two disaster events, are (1) communities affected by landslides in Cisolok, Sukabumi District on 31 December, 2018 and (2) Sunda Strait tsunami in Pandeglang tourism area on 22 December, 2018. Research suggests that the importance of social capital in terms of forming community resilience is related to disaster risk reduction. Social network, social experience, social knowledge and belief systems, contribute to increasing resilience and disaster risk reduction. The results of this study are the importance of building social capital and spatial resilience of communities in reducing disaster risk.

Satu dasawarsa lebih, Indonesia memulai kembali pembangunan pascabencana setelah dihantam bencana besar Tsunami Aceh (2004), Gempa Yogya (2006), Gempa Sumbar (2009) Letusan Gunung Merapi (2010), Banjir Bandang Wasior (2010), dan sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia bersama dengan NGO, swasta, termasuk masyarakat untuk memulihkan kondisi kehidupan pascabencana, baik pembangunan manusia, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Regulasi dan kelembagaan yang bersifat ad hoc maupun disusunnya peraturan perundangan khusus untuk manajemen penanggulangan bencana telah disusun untuk tujuan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum. Artikel ini disusun untuk meninjau kembali manajemen penanggulangan bencana, khususnya pada tahap pascabencana di Indonesia dengan berbagai studi kasus

Perspektif ketahanan (resiliensi) bencana semakin banyak digunakan dalam penelitian kewilayahan. Penelitian ini akan mengkaji ketahanan (resiliensi) bencana pada kawasan pariwisata dengan studi kasus di Kabupaten Pandeglang pascatsunami selat sunda tahun 2018. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memperdalam suatu fenomena sosial-lingkungan yang tidak dapat digali secara kuantifikasi. Data dan informasi diperoleh dari informan dengan metode wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan OPD terkait di Kabupaten Pandeglang untuk memverifikasi hasil kajian pustaka (desk study). Hasil kajian menunjukan kemandirian dan ketahanan komunitas merupakan salah satu indikator utama ketahanan suatu wilayah terhadap ancaman bencana. Dalam konteks manajemen pariwisata berkelanjutan, maka ketahanan bencana merupakan salah satu kunci utamanya. Model pentahelix dapat menjadi salah satu model kolaborasi dalam hal membangun ketahanan bencana pada skala komunitas.

Tujuan penelitian ini merumuskan konsepsi reformulasi kebijakan pe-nanggulangan bencana di Indonesia khususnya dihadapkan pada tantangan meningkatnya tren bencana alam dan non alam seperti pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menekankan pada studi literatur guna mengkaji beberapa metode dan pengalaman (lesson learnt) di berbagai implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Hasil penelitian adalah perlunya reformulasi kebijakan pada setiap fase kebencanaan (pra-bencana, tanggap darurat, pascabencana) dari berbagai aspek sistem penanggulangan bencana, yaitu legislasi-regulasi, perencanaan, kelembagaan dan pendanaan. Adapun reformulasi kebijakan penanggulangan bencana yang diusulkan adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (dengan merefomulasi kebijakan pendanaan yang memadai untuk setiap tahapan penanggulangan bencana); (2) memajukan kesejahteraan umum (mereformulasi kebijakan pascabencana yang berprinsip build back better, safer and sustainable); (3) mencerdaskan kehidupan bangsa (mereformulasi kebijakan pengarusutamaan atau mainstreaming pengurangan risiko bencana ke seluruh lapisan masyarakat, melalui komunikasi, edukasi dan informasi); (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (mereformulasi kebijakan melakukan kerjasama, baik dalam dan luar negeri untuk kebencanaan); dan ini telah sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945.

Pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) merupakan upaya pengendalian banjir di bagian timur dan sebagian utara Jakarta. Saluran BKT memotong Ci Pinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jatikramat, dan Kali Cakung dari barat ke timur dan dialirkan ke utara di perbatasan timur wilayah DKI Jakarta. Pada bagian muara sepanjang kurang lebih 2 km sebelum pantai Laut Jawa, saluran BKT memotong Sungai Blencong. Kanal dengan panjang 23,5 km dan lebar 100 meter hingga 300 meter ini akan melintasi 13 kelurahan (dua kelurahan di Jakarta Utara dan 11 kelurahan di Jakarta Timur). Seiring dengan daerah tergenang banjir di wilayah Jakarta yang setiap tahunnya semakin meluas, maka kami terdorong untuk dapat memberikan alternatif solusi dari realisasi program pemerintah daerah DKI Jakarta dalam penanganan bahaya banjir di ibukota saat ini. Dalam konteks ini, terkait dengan fungsi dan peranan Banjir Kanal Timur yaitu mengurangi resiko banjir di wilayah DKI Jakarta khususnya bagian timur.