The communication strategy of the Baubau City Government in socializing the PO-5 program is a major problem in this study. The objective of this research is the concrete contribution of initial indicators to see the ability of the Baubau City government officials in the planning of the Communication Strategy and the selection of forms of communication media in the socialization process, as well as efforts to preserve the values of local wisdom in the lives of citizens and as a reference in an effort to preserve the values of local wisdom in the midst of society. The approach in this study uses the type of qualitative research with the following stages: the preparatory stage, the stage of composing the subject criteria, the Test and Revision Guidelines stage of the interview, the Data Collection stage, the data analysis stage, and the conclusion stage. The Baubau City Communication and Information Office is the agency that is responsible for developing strategies to socialize the PO-5 program to the Baubau community. The media used to socialize the program are stickers, billboards, banners, clothes, and advertisements in local newspapers. The findings in this study are the use of promotional media such as stickers, billboards, clothing, and advertisements in local newspapers are still the main choice in socializing the PO-5 program. Another finding was that socialization staffs were very minimal in terms of both quantity and quality in socialization activities so that the essence of the program was not yet understood by the majority of the community.

The smart-city is innovation concept providing effective and efficient public services, through innovation and the use of information technology infrastructure. There needs to be a collaboration between local governments, private agencies, and other community groups to develop this concept. However, the collaboration model seems to be very rarely studied in smart city envolve in local government. This paper uses a descriptive qualitative method, with a positivist approach. The results of the study explained that the Government of Baubau City was developing an online application for Information Management and Documentation Officers, that application provides information about which a number of data on finance, market prices, spatial data, and other public information were presented to support government transparency. Besides having developed links that the public can access various information on policies, programs, news, government activities, including online-based reporting systems, including development planning program (MUSREMBANG) now can be online. It's just that the implementation process is still oriented to the local government, while the private sector and the community have not fully contributed so that this service has not been optimal in providing effective and efficient services. The biggest challenges in implementing this are limited human resources and telecommunications infrastructure that is not yet optimal.

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Bahari III Kecamatan Sampolawa Kabupaten  Buton Selatan. Program pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bahwa peran modal sosial dapat digunakan untuk masyarakat dalam bentuk pengetahuan lokal, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendampingan, pembinaan, pengelolaan pariwisata dan arahan pengembangan objek wiata kepada pemerintah desa dan masayarakat desa. Dengan dikelolanya objek wisata di Desa Bahari III ini akan mendorong laju perekonomian rakyat, karena dengan adanya tujuan wisata di desa ini akan mampu mempromosikan semua sektor ekonomi yang ada di desa, baik itu dari kerajinan, pertanian, dan budaya.

Salah satu kesulitan dalam kebijakan publik adalah efisiensi waktu, dimanakebijakan akan selalu melibatkan waktu, tenaga dan materi yang cukup panjang. Artikel inibertujuan untuk memberikan beberapa perspektif untuk medeskripsikan usahapembuatan kebijakan publik dengan sederhana. Melalui pendekatan inkremental, artikelyang didasarkan pada studi pustaka ini mencoba mengurai berbagai persepektif tentangkebijakan publik model inkremental. Maka, artikel ini menemukan bahwa modelInkremental dapat dinyatakan sebagai sebuah model kebijakan yang dilakukan denganmendesain ulang kebijakan yang ada namun masih dalam koridor rangka utama kebijakanasalnya. Model Inkremental dilakukan untuk menghadapi masalah yang membutuhkanpenanganan dengan waktu yang cukup singkat. Tantangannya adalah dalam modelkebijakan ini, seringkali membutuhkan ketelitian aktor kebijakan dan pilihan-pilihanalternatif yang tidak mudah.

Sistem absensi manual sudah tidak relevan, sebab mudah dimanupalsi dan dianggap tidak ramah lingkungan. Sistem absensi manual juga disebut boros waktu dan biaya, serta menimbulkan pelanggaran terhadap disiplin kinerja pegawai. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran kedisiplinan, maka mulai diterapkannya penggunaan sistem absensi finger print, termasuk di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Buton. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan absensi finger print untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretari DPRD Kabupaten Buton. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dilihat dari beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis, yaitu: 1) pemahaman, pegawai sudah memahami dan mampu beradaptasi terhadap penerapan absensi finger print, 2) tepat sasaran, pegawai memahami bahwa absensi fnger print merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan kedisiplinan, 3) tepat waktu, pegawai merasa termotivasi untuk datang tepat waktu, 4) tercapainya tujuan, tingginya angka kedatangan pegawai yang tepat waktu menunjukkan bahwa tujuan penerapan absensi finger print sudah tercapai, dan 5) perubahan nyata, dibuktikan dengan semakin rendahnya jumlah pegawai yang absen baik karena sakit, izin, cuti, dan lain sebagainya. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan absensi finger print di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Buton sudah cukup efektif untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai