Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.  Upaya penguatan sikap bela negara dapat dilakukan di sekolah yang merupakan wahana pendidikan bagi generasi muda bangsa untuk membentuk sikap bela negara  dengan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam menangkal adanya paham radikalisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganilis urgensi sikap bela Negara dan menganalisis penguatan sikap bela negara siswa dalam menangkal radikalisme. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi sikap bela negara yang ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Penguatan sikap bela negara siswa dalam menangkal radikalisme yang didalamnya terbentuk hubungan sinergi antara kepala sekolah dengan guru dan pembina pramuka melalui pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pramuka. Sehingga mampu siswa mampu menerapkan nilai-nilai luhur pada Pancasila yang mampu menangkal adanya paham radikalisme.

Legal development aims to realize justice, certainty, and legal benefits, so legal development is explored in the social interaction of society itself. This research is concerned with the development of progressive and humanist law based on local wisdom. The concept looks at the relationship between 1) local wisdom and legal development, 2) local community participation and legal development, and 3) progressive legal development based on local wisdom. The type of juridical sociological research, data collection techniques with documentation, observation, and interviews, then the data analysis technique used is the interaction analysis model. The results of the study are the existence of local wisdom values in influencing the development of law in the community, namely the value of mutual cooperation and the value of deliberation. Community participation in the development of law in society has space for community participation in legal developments since planning, implementation, monitoring and evaluation. The values of local wisdom and community participation have potential in the development of progressive-humanist law, namely in the development of progressive and humanist law influenced by the values of local wisdom and the role of community participation so as to be able to build a law of conscience, respect human dignity and be able to provide a sense of justice according to the noble values that live in society. The suggestion from this research is that the community always maintains and preserves local wisdom that lives and grows in people's lives. The community and local government always maintain a synergistic relationship in the implementation of democratic community participation. In policy planning, it always explores the values of local wisdom in society and always involves community participation in creating progressive and humanist laws.

Media sosial merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan informasi elektronik baik dalam bentuk gambar, video, musik dan lain sebagainya. Media sosial yang sering ditemui di sekitar kita yaitu, instagram, whatsapp, twitter, dan lain sebagainya. Media sosial bisa menjadi sarana penyampaian informasi elektronik yang efektif dan efisien jika digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan, tetapi jika penggunaanya salah ataupun mengandung konten yang negatif, maka bisa menimbulkan masalah baik bagi pengguna sendiri ataupun pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya. Manusia sebagai aktor yang kreatif mampu menciptakan berbagai hal, salah satunya adalah ruang interaksi dunia maya. Situs komunitas seperti twitter, whatsapp, telegram, instagram, facebook dan lain sebagainya dibuat untuk promosi dan meningkatkan minat untuk berkunjung ke lokasi pariwisata. Namun para pengguna media sosial tersebut sangat minim mendapat informasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar hukum tersebut memuat berbagai pasal yang mengatur seseorang untuk bijak dalam menggunakan media sosial dalam hal ini penyampaian informasi elektronik. Dalam hal ini, diperlukan edukasi berkaitan dengan pemahaman peraturan perundangan yang mengatur tentang penyampaian informasi melalui media sosial serta memberikan edukasi nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat demi meningkatkan potensi pariwisata yang humanis. Tahapan kegiatan edukasi yang dilaksanakan yakni 1). kajian hukum media sosial dan pariwisata, 2). kebijakan peraturan desa tentang pariwisata humanis, 3). permainan tradisional dalam mewujudkan pariwisata humanis, 4). Pembuatan dan penggunan media sosial yang humanis. Adanya kegiatan edukasi media sosial dalam mewujudkan pariwisata yang humanis ini telah memberikan banyak pengetahuan bagi masyarakat di lingkungan mitra untuk tetap menjaga dan melestarikan pariwisata yang humanis.

This study aims to provide information on legal protection for sellers with the Cash on Delivery (COD) payment system. The research method used in this study is a normative juridical research method and uses a statutory and conceptual approach. Data sources in this study are secondary data: primary legal materials, namely binding legal materials, including Consumer Legal Protection Act Number 08 the year 1999; secondary legal materials, namely legal materials which provide explanations to primary legal materials. While the results of the study show that sellers who are subject to sanctions by paying Cash on Deliver system receive legal protection based on Article 6 of the Consumer Protection Act. In addition, a lawsuit for default will be more appropriate when a loss occurs to a business actor when a Cash on Delivery (COD) transaction fails. If there is a criminal element in the transaction process using Cash on Delivery, producers or seller can sue according to Article 19 paragraph (4) of the Consumer Protection Law. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder: bahan hukum primer, yaitu bahan hukum-bahan hukum yang mengikat, di antaranya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum dimana memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang dirugikan dengan pembayaran sistem Cash on Delivery men­dapatkan perlindungan hukum berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Unang Perlindungan Konsumen. Selain itu gugatan wanprestasi akan lebih tepat dilakukan ketika terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha ketika transaksi COD gagal. Apabila terdapat unsur pidana ketika proses transaksi dengan cara COD maka produsen atau pelaku usaha dapat menuntut sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen.