Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosen dan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Bimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa

The drafting of village regulations concerning the management of agricultural water resources

“…Village Regulations set by the Village Head after being discussed and agreed upon with BPD are legal and policy frameworks in implementing village government and village development (Lailam, 2018). The determination of village regulations elaborates on the various authorities that the village has, referring to the provisions of higher laws and regulations (Darusman et al, 2021). As a legal product, village regulations must not conflict with higher regulations and must not harm the public interest (Aditya & Winata, 2018).…”

Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove di Kawasan Delta Mahakam Dengan Metode ROCCIPI

“…Dengan demikian diharapkan agar peraturan daerah yang lahir merupakan aturan yang dibentuk secara demokratis, partisipatif, sistematis, terstruktur, dan lahir untuk memecahkan akar masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat desa. (Susanto et al, 2021) Gambar di atas merupakan output lembar kerja kanvas desain masyarakat desa, yang menggambarkan akar masalah yang menyebabkan kerusakan mangrove di wilayahnya, kemudian terdapat tujuan dan aset/kekuatan desa. Selanjutnya data tersebut konver ke dalam lembar kerja kanvas desain untuk menentukan perilaku baru dari aktor, pemberian sanksi, lembaga pelaksana, evaluasi, dll.…”

Edukasi Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

“…Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. (Darusman et al, 2021) Upaya mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan desa melalui jalur regulasi ini, seyogianya juga dimaknai dengan penguatan karakter dan pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan. Menurut Burhanuddin Salam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta beserta isinya.…”