The Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) is an international institution assisting the Indonesian government to address climate change by incorporating many institutions. Nevertheless, we still lack an understanding of how the network is established in the process of handling climate change between ACCCRN and related agencies in Indonesia. This paper examines network governance during the involvement of ACCCRN in Indonesia. The purpose of the paper is to explore the network established by the ACCCRN in helping the Indonesian government to reduce the impact of climate change. We used a desk study by employing secondary sources to identify the actors, the relationship among the actors, and the outcome of the networks. We suggest that ACCCRN has played a crucial role in reducing the impact of climate change by cooperating with various organisations in Indonesia. In doing so, there are a number of public and non-profit agencies encompassed in the process of collaboration. This study recommends the government to maintain and increase numerous partnerships between international and local institutions in arranging climate change.

Tingginya tingkat perkembangan penduduk dan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan semakin banyaknya sampah yang dihasilkan yang bersumber dari sumber timbulan sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan melakukan upaya untuk menekan volume sampah dengan adanya pengembangan kapasitas bank sampah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang. Informan penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, dan pengurus bank sampah. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1) belum adanya sistem rekrutmen pegawai yang tepat didalam pengembangan sumber daya manusia. 2) dimensi penguatan organisasi, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pegadaian, sebagai inovasi dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menabung. 3) dimensi reformasi kelembagaan melalui Peraturan Walikota No 43 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga harus mencapai target 100% sampah yang terkelola ditahun 2025 diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang sudah optimal, meskipun belum berjalan begitu sempurna. Saran peneliti yaitu pemerintah diharapkan mendorong berdirinya bank sampah disetiap kelurahan dan kecamatan sehingga sampah di Kota Tanjung pinang bisa direduksi.

This paper analyses the failure of social policy implementation for rural coastal communities. We focus on the comparison of two social policies for fishermen communities. This research was carried out in rural coastal areas in Natuna and Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia. We used a qualitative approach to explore both the content and the context of the policies. A series of participants were approached through an in-depth interview. This study shows that the stressing on the policy content has ignored the policy context, causing policy failure. Theoretically, this research adds to the body of literature on policy implementation by offering a comparative case study. In the process of implementing public policy, we practically suggest to the government to provide special attention to the context of where the policy is implemented to minimize the policy failure.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pendekatan evaluasi formatif. Seringkali dipahami bahwa gender hanya memprioritaskan jenis kelamin tertentu. Pemegang dan perumus kebijakan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan berbagai strategi agar para stakeholder tidak bias gender terutama para pengambil keputusan. Salah satu konsep yang mendukung PPRG adalah Gender equality yang merupakan salah satu indikator capaian dalam SDG’s. Pengintegrasian agenda PPRG kedalam format anggaran berbasis kinerja (ABK) merupakan bentuk gerakan pemerintah untuk mengejar perwujudan gender equality tersebut sampai pada tingkat lokal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif untuk menggali dan menjawab secara lengkap dinamika adaptasi PPRG ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang diturunkan dalam program dan kegiatan. Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengintegrasikan PPRG dengan menggunakan perspektif governance dimana fokus pada aktor yang terlibat dari unsur focal point di unit kerja, akademisi, sektor swasta,organisasi kemasyarakatan hingga  lembaga swadaya masyarakat dapat dikatakan berhasil. Ini ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kepulauan Riau yaitu ranking 10 besar tepatnya pada peringkat ke 7 se-Indonesia. Rekomendasi untuk pelaksanaan PPRG dengan memaksimalkan fungsi coaching clinic untuk penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP)  dan Gender Budget Statement (GBS).

<p>Penelitian ini berdasarkan dari sebuah fenomena dimana pada tahun 2018 dibangun sebuah Kampung Pelangi di Kota Tanjungpinang. Kampung Pelangi yang merupakan pilot projek pembangunan Kampung Wisata Baru di Kota Tanjungpinang, menjadi salah satu terobosan baru untuk mengubah image kampung kumuh menjadi kampung yang indah dan dikenal melalui <em>City branding </em>Kota Tanjungpinang yang bertajuk “Pesona Tanjungpinang”. <em>City branding</em> merupakan strategi dari sebuah kota atau daerah untuk membuat <em>positioning</em> yang kuat sehingga kota dan daerah tersebut dikenal secara luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah dalam membangun <em>City Branding</em> di Kota Tanjungpinang terkait <em>positioning</em> kampung wisata baru yaitu Kampung Pelangi yang dianggap menjadi ikon terbaru di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan dua subjek yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dan Kelurahan Melayu Kota Piring yang terlibat dalam Penanganan Kampung Pelangi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dalam membangun <em>City Branding </em>di Kota Tanjungpinang melalui Kampung Pelangi,<em> </em>yaitu: 1) Survei Pemetaan<em> (Mapping Survey)</em>, 2) Analisis Kompetitif<em> (Competitive Analysis), </em>3)<em> </em>Cetak Biru (<em>Blueprint</em>), dan 4) Implementasi<em> (Implementation) </em>masih belum optimal. Pemerintah daerah perlu mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan dan harus bisa menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan berbasis kampung wisata.</p>