Di era Revolusi Industri 4.0 kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas meskipun berada pada pulau yang jauh dari ibukota negara  menjadi tantangan bagi stakeholder pemerintahan. Hal ini terjadi dikarenakan pemerataan pembangunan dan kesuksesan pelayanan publik maka pemerintah perlu melakukan bebagai upaya penyediaan fasilitas pelayanan publik yang efektik dan efisien, termasuk memberikan pelayanan berbasis e-government. Artikel ini akan menganalisa dan mengulas dari aspek strategi pengembangan program yang melibatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan output pelayanan prima. Meski Realisasi pengembangan pelayanan berbasis e-government di Kabupaten Muna menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografis, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya, namun pelaksanaannya sangat ditunggu oleh masyarakat setempat. Selain itu pelayanan berbasis e-government merupakan tuntutan di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Artikel ini membahas tentang pengembangan trasportasi publik berbasis smart mobility di kota Makassar dan untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan trasportasi publik berbasis smart mobility di Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data diproses dari hasil wawancara, dan observasi kemudian dianalisa dengan melihat ditinjau dari sejumlah aspek manajemen transportasi perkotaan yang dikemukakan yaitu Sistem Transportasi, Alternatif Akses, Acceptability, dan Berbasis Data (Aplikasi). Kemudian penelitian ini juga melihat hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini. Adapun aktifitas dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem transportasi di Kota Makassar terintegrasi dengan sistem transportasi yang dirancang oleh pemerintah provinsi selain itu sistem didukung dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam implementasi BRT (Bus Rapid Transit). Proses pengintegrasian sistem transportasi melalui proyek BRT telah menyiapkan sejumlah sarana prasana seperti pembukaan koridor halte yang telah memiliki jalur Bus Line namun belum optimal karena tidak memiliki jalur Busway sendiri masih melewati jalur umum bersama dengan kendaraan lainnya padahal BRT ini dapat maksimal dan efektif bila menggunakan jalur Busway tersendiri. Kemudahan masyarakat dalam memanfaatkan BRT belum terwujud secara optimal ini terlihat dari waktu menunggu dan jadwal kedatangan BRT yang sulit diprediksi, oleh karena itu akses BRT ini masih belum dapat dikategorikan sebagai alternatif akses. Aplikasi yang diakses masyarakat melalui smart phone berbasis android masih membutuhkan pengembangan dan penyesuaian fitur-fitur dalam aplikasinya. Selain itu, penggunaan aplikasi transportasi seperti Grab dan Gojek yang diaplikasikan secara online lebih diminati masyarakat karena lebih cepat dan sangat fleksibel sementara BRT mesti menunggu pada halte yang disediakan dengan perkiraan waktu yang tidak menentu.

AbstrakPemasaran politik merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu pemilihan karena dapat membantu efektifitas penyusunan produk politik, serta dapat menyampaikan produk politik tersebut secara luas kepada masyarakat. Pemasaran politik akan membawa manfaat baik itu bagi partai politik ataupun kandidat pasangan calon karena dengan adanya pemasaran politik hubungan mereka dengan pemilih akan terbangun dan secara tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang merupakan konsumen politik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan obyek penelitian di kantor Bupati Bima dan kantor KPU Kabupaten Bima. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung dilokasi penelitian dan wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui reduksi data yaitu merangkum dan fokus pada hal yang penting kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemasaran politik yang dilakukan oleh Bupati Bima terpilih belum efektif karena ada beberapa permasalahan yang di anggap sebagai faktor penghambat pada saat melakukan pemasaran politik. Kata kunci: Strategi politik, pilkada Kabupaten Bima, komunikasi politik Abstract Political marketing is a very important thing done in an election

Crisis management is one of the government's primary responsibilities, and it therefore needs to be properly administered. The purpose of this research is to analyze the ability of local government to handle crisis management during the COVID-19 pandemic in South Sulawesi, Indonesia. This study also determines the numerous risks that interfered with crisis management in response to handling COVID-19. The coordination of provincial government was carried out with various stakeholders -local government, the army, the police, and universities -to properly manage the crisis. These results show that the strongest aspects of local government regulation in response to the COVID-19 pandemic were control and surveillance, while the weakest element was auditing.

This study aims to determine the shape of local government partnership with community groups in the management of mangrove forests in the village Tongke - Tongke of Sinjai Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. The results showed that the form of partnership that exists is a form of pseudo -partnership or quasi partnership which is an alliance between two or more parties , but do not make it an equal partnership. Planting is done by the government and community groups in the mangrove forest management can be quite good and has the potential to achieve sustainable mangrove forest. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yaitu bentuk pseudo-partnership atau kemitraan semu yang merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak melakukan kerjasama secara sederajat.Penanaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dikatakan cukup baikdan berpotensi untuk mewujudkan hutan mangrove yang berkelanjutan.