ABSTRAKPertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Diharapkan dengan adanya penerimaan dari PAD dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah, peningkatan PAD dapat meningkatkan Belanja Modal pemerintah daerah, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam bidang investasi swasta. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal dan investasi swasta sebagai pemoderasi. Dilakukan pada 9kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2016. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik MRA dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja Modal memperlemah pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Investasi Swasta memperkuat pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kata kunci: pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja modal, investasi swasta. ABSTRACTEconomic Growth is one of the indicators to measure the success of economic development in a country. It is expected that with revenue from PAD can increase regional economic growth, increasing PAD can increase local government capital expenditure, local government need to give special attention in private investment field. This research is to know the influence of local income to economic growth with capital expenditure and private investment as moderator. Conducted in 9 districts / cities of Bali Province in 2012-2016. The analysis technique used in this research is by using MRA technique by using SPSS program. The results of this study show that PAD has a positive effect on economic growth. Capital Expenditure weakens the influence of PAD on Economic Growth, while Private Investment strengthens the influence of PAD on Economic Growth.

Dewasa ini asuransi merupakan salah satu hal pokok yang menjadi kebutuhan Masyarakat Indonesia untuk memproteksi diri dari risiko-risiko kerugian di masa yang akan datang, sehingga dibentuklah ketentuan yang mengatur tentang perlindungan Pemegang Polis yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2014 yang mengatur bahwa jika Perusahaan Asuransi pailit atau dilikuidasi pihak Pemegang Polis/tertanggung dalam pembagian harta kekayaannya memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pihak lainnya. Namun disatu sisi pada pengaturan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa kreditur dengan hak jaminan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sehingga jika suatu Perusahaan Asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pemegang Polis yang berkedudukan hukum sebagai kreditur dengan hak istimewa dan kedudukan hukum kreditur dengan pemegang jaminan kebendaan tidak mendapatkan kepastian hukum dalam hal menerima pembagian harta pailit. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit dan bagaimana akibat hukum pailitnya suatu Perusahaan Asuransi terhadap Pemegang Polis. Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami kedudukan hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit. Kedudukan hukum dari Pemegang Polis ialah sebagai kreditur preferen karena pihak Pemegang Polis adalah pihak yang berpiutang serta sifat dari piutangnya diistimewakan oleh Undang-Undang Perasuransian sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Undang-Undang tentang Perasuransian tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak Pemegang Polis/tertanggung dalam menerima manfaat asuransi, tidak terkecuali jika Perusahaan Asuransi mengalami kepailitan, pihak Perusahaan Asuransi dalam hal ini harus tetap menunaikan kewajibannya untuk memberikan manfaat dari asuransi. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Kepailitan, Kreditur, Kreditur Preferen, Pemegang Polis

Penerapan asas retroaktif pada kasus bom Bali I berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, namun uji materil atas penerapan norma retroaktif tersebut dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusan nomor 013/PUU-I/2003. Pro dan kontra dari putusan tersebut terjadi di masyarakat, antara menegakkan kepastian hukum atau memenuhi rasa keadilan bagi para korban. Tulisan ini berupaya mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/UU-I/2003 dengan memaparkan pertimbangan hukum MK dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tulisan ini menyimpulkan bahwa asas nonretroaktif merupakan asas yang mutlak harus ditegakkan karena merupakan salah satu asas yang menjamin perlindungan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

The popularity of K-pop is increasing rapidly among the public every year, making K-pop fans want to know more things about K-pop information. The Instagram account @Officialkvibes is always provide the latest information about K-pop that is currently being popular topics in South Korea. The intention of this study is to discover how high satisfaction the K-pop fan community of the Line Kpopers Indonesia group uses Instagram @Officialkvibes media to read information and news about K-pop. This study uses several supporting theories and concepts, such as Uses and Gratification, New Media, Social Media, Instagram, and Fans (Fandom). This study uses a quantitative approach, using a survey method by distributing questionnaires to 100 respondents. This research technique uses probability sampling in method of simple random sampling, where in this study the population is the Indonesian Line Kpopers group. The data obtained is processed by finding the mean value in Gratification Sought (GS) and Gratification Obtained (GO). The mean GS score (4.06) is smaller than the mean GO score (4.16) (GS<GO) so it shows Kpop fans of the Line Kpopers Indonesia group are satisfied with the information shared by the Instagram account @Officialkvibes because Gratification Obtained (GO) higher than Gratification Sought (GS) with all the indicators category are in the high range. Kepopuleran K-pop yang semakin meningkat di kalangan masyarakat setiap tahunnya, membuat para penggemar K-pop ingin mengetahui lebih banyak mengenai hal-hal seputar K-pop tersebut. Akun Instagram @Officialkvibes hadir untuk selalu memberikan informasi terbaru mengenai K-pop yang sedang hangat dibicarakan di Korea Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu seberapa tinggi tingkat kepuasan komunitas penggemar K-pop grup Line Kpopers Indonesia menggunakan media Instagram @Officialkvibes untuk membaca informasi dan berita seputar K-pop. Penelitian ini memakai beberpa penunjang teori dan konsep yaitu Uses and Gratification, Media Baru (New Media), Media Sosial, Instagram, dan Penggemar (Fandom). Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 responden. Teknik penelitian ini menggunakan Probability Sampling dengan metodenya berupa simple random sampling, dimana pada penelitian ini populasinya berupa grup Line yang bernama Kpopers Indonesia. Data yang diperoleh diolah dengan mencari nilai mean pada Gratification Sought (GS) dan Gratification Obtained (GO). Perolehan nilai mean GS (4,06) lebih kecil daripada nilai mean GO (4,16) (GS<GO) sehingga menunjukkan penggemar Kpop grup Line Kpopers Indonesia puas terhadap informasi yang dibagikan oleh akun Instagram @Officialkvibes karena Gratification Obtained (GO) lebih besar dibandingkan Gratification Sought (GS) dengan keseluruhan indikator kategorinya berada pada rentang tinggi.