Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Metode penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengelolahan data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif normatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yaitu mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 149 KHI, namun demikian pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut mengandung terobosan hukum dengan metode penemuan hukum dan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan putusan berkaitan dengan nusyuz, sehingga meskipun perceraian diajukan oleh isteri (cerai gugat) tetapi isteri tidak terbukti nusyuz maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya. Putusan hakim tersebut mengakodomasi pendapat madzhab Hanafi. Penerapan hak ex officio hakim tersebut juga menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan  lebih daripada yang dituntut, namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas ultra petita.  2) Pelaksanaan isi putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl adalah secara sukarela di luar persidangan, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut dengan mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang. Kelemahan putusan ini yaitu tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah yang telah diputuskan sebagaimana pada perkara cerai talak, instrumen pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh analisis kebuutuhan siswa yang dilakukan pada tanggal 28 November 2018 di SMP Negeri 137 Jakarta. Siswa mengalami kesulitan pada materi aritmetika sosial sebesar 43,85%. Sebanyak 54,71% siswa berpendapat bahwa materi tersebut seharusnya diajarkan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis android. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis android menggunakan pendekatan saintifik yang dibuat dengan software Construct 2 pada materi aritmetika sosial. Untuk mencapai tujuan di atas, digunakan jenis penelitian pendidikan Research and Development (RnD) yang mengacu pada model penelitian Borg and Gall. Uji coba media dilaksanakan di SMP Negeri 137 Jakarta dengan melibatkan 31 siswa kelas VII. Media pembelajaran yang dihasilkan berupa aplikasi yang dapat dioperasikan menggunakan smartphone android. Media pembelajaran tersebut telah melalui validasi ahli media dengan nilai persentase rata-rata 77,19% dan dikategorikan valid. Hasil penilaian ahli materi dan bahasa diperoleh persentase rata-rata 83,77% dan dikategorikan sangat valid. Hasil penilaian oleh guru diperoleh persentase rata-rata 89,02% dan dikategorikan sangat valid. Sedangkan hasil akhir penilaian oleh siswa pada uji coba skala kecil dan skala besar masing-masing diperoleh nilai rata-rata 97,20% dan 96,90%. Sehingga, rata-rata keseluruhan adalah 88,77% yang berarti media pembelajaran yang dihasilkan layak dan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika untuk kelas VII SMP.

This normative research analyzed the intercept between violating the existing laws in terms of criminal law and civil law, and the violation of laws both civil and criminal law in the case of tender conspiracy. The study concluded that, first, the shift in understanding about the unlawful nature (wederrechtelijk) occurs in criminal law, not only based on the criminal law (onwetmatige) but also involves the criteria of violating civil law (onrechmatige), which includes the violation of propriety in community. This is used in criminal law to interpret law violation in a material sense. Nevertheless, there are still different opinions among criminal law experts whether the nature of material law violation only has negative function or has positive function as well. Second, the violation of law that is generally defined in civil law and known in criminal law as a crime in material sense, can be limited by interpretation to determine forbidden acts known as schutznormtheorie or doctrine of relativity. Along with the understanding of law enforcement personnel and jurisprudence, it can be said that the barriers of law violation in criminal law and civil law have gone when the tender conspiracy case already violates the sense of justice in society.

This study aims to determine the role of nurse educators in optimizing the provision of education in order to increase patient and family knowledge about health so as to improve quality of life. The method used is a pilot study design using a problem solving approach. The innovation program was implemented on 32 nurse educators who were recruited by purposive sampling. The evaluation stage of the FGD implementation and analysis was carried out descriptively. The results showed that the role of nurse educator is needed in an effort to improve the quality of providing education to patients and families. The innovation program carried out is the creation of a nurse educator team guide. The results of the FGD evaluation on nurse educators are the need for uniform documentation of providing individual and group education, nurse educators completing educational points according to competence, the need for competent nurse educators, mentoring and mentoring for junior nurses. In conclusion, the quality of nursing services can be increased by having a team of nurse educators. Keywords: Patient and Family Education, Nursing Services, Nurse Educator

Tujuan: Mengidentifikasi masalah penerapan fungsi pengendalian mutu di ruang rawat inap dan mengembangkan solusi pemecahan masalah. Metode: Metode yang digunakan berupa mini project serta analisis hasil dan gap implementasi dengan pembahasan berdasarkan kajian literatur. Permasalahan dianalisis menggunakan diagram fishbone. Penyelesaian masalah menggunakan tools Plan Do Study Action (PDSA) dimulai dari Plan of Action (POA), implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Data diambil melalui wawancara terstruktur, survei, dan observasi lapangan dengan responden 11 Kepala Ruangan dan 88 Staf Perawat. Hasil: Fungsi pengendalian mutu keperawatan belum dilaksanakan optimal pada tahap perencanaan, pemantauan dan tindak lanjut masalah (45,45%). Implementasi penyelesaian masalah berupa sosialisasi dan workshop penyusunan panduan, prosedur, kamus dan instrumen pemantauan indikator mutu keperawatan. Hasil evaluasi menunjukkan 62% Kepala Ruangan meningkat pengetahuannya tentang pengendalian mutu dengan rata-rata skor pre-post test meningkat 1,33 poin dari 6,10 menjadi 7,43. Survei pasca implementasi menghasilkan persepsi yang baik dari 86,67% Kepala Ruangan mengenai pengendalian mutu keperawatan. Diskusi: Pengendalian mutu merupakan salah satu fungsi utama Kepala Ruangan. Rumah sakit telah memiliki program pengendalian mutu yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi rumah sakit, namun compliance penerapannya masih perlu dipertahankan. Rumah sakit dipersyaratkan secara mutlak untuk dapat mempertahankan kepatuhan dan kesinambungan pengendalian mutu untuk mengevaluasi proses kerja secara berkelanjutan. Kesimpulan: Sosialisasi, workshop, dan simulasi langkah-langkah dalam penerapan pengendalian kualitas keperawatan cukup efektif meningkatkan pengetahuan Kepala Ruangan dan membuka wawasan yang lebih luas tentang pemantauan mutu yang dipersyaratkan akreditasi rumah sakit. Persepsi yang baik dari Kepala Ruangan tentang pentingnya fungsi pengendalian mutu menjadi modal awal dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Kata Kunci: management function, nurse manager, nursing quality, quality control.